KABARTIMURNEWS, AMBON – Pj Bupati Seram Bagian Barat (SBB) Andi Chandra As’aduddin dinilai ceroboh memberhentikan honorer daerah. Mestinya tetap dipertahankan kalau tidak, berpotensi menyebabkan pelayanan publik di daerah itu lumpuh.
Hal itu disampaikan pakar pelayanan publik Dr Nathaniel Elake yang mengingatkan As’aduddin agar mempertahankan para honorer yang direkrut Pemda SBB selama ini.
“Memberhentikan honorer pendidikan dan kesehatan bukan karena pekerjaan mereka yang kita pertanyakan. Tapi yang kita pertanyakan apakah itu tidak berpengaruh pada pelayanan masyarakat? Pak Bupati, cerdas dikitlah,” ujar Dr Elake kepada Kabar Timur pekan kemarin.
Sementara undang-undang menyatakan, sektor pendidikan dan kesehatan adalah prioritas. “Jadi bukan soal mereka tidak punya kerja, tapi ketika mereka diberhentikan bagaimana dengan pelayanan publik di SBB, khan gitu pak,” tambah Elake memberi pencerahan.
“Jadi kita tidak persoalkan mereka diberhentikan oh tidak, tapi pelayanan dasar,” ingatnya.
Jadi, ujar Elake lagi, sebenarnya yang rugi bukan tenaga honorernya, tapi masyarakat. Sebab mereka butuh pelayanan dasar yang merupakan hak publik yang seharusnya diberikan oleh Pemda setempat.
“Lantas hal gini-gini Pj Bupati pikirkan gak?” sentil Elake.
Apalagi Pemda SBB dan DPRD setempat dinilai setali tiga uang yang tidak mampu menyikapi persoalan honorer dengan bijak, bukan tidak mungkin hal tersebut akan memicu chaos. Bahkan demo besar-besaran oleh masyarakat di daerah itu.
“Karena mereka menuntut pelayanan publiknya, khan gitu pak Bupati,” tandas doktor jebolan UNHAS Makassar itu. (KTA)
