KABARTIMURNEWS.COM. AMBON - Spekulasi masa jabatan Murad Ismail berakhir sudah.  Mendagri resmi menyebutkan, masa jabatan Murad  berakhir April 2024.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian,  mengungkapkan itu, kepada wartawan di Ambon, Rabu (14/6).

Tito mengatakan, soal masa jabatan kepala daerah, pihaknya tetap berpatokan kepada Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang terkait Pemerintahan Daerah (Pemda).

“Dan khusus untuk Pak Murad Ismail  yang dilantik sebagai Gubernur April 2019, otomatis berlaku lima tahun. Lima tahun itu berlaku sampai April 2024 mendatang,” ungkap Tito.

Tito mengatakan, hal tersebut dikecualikan kepada kepala daerah hasil pemilihan Desember 2020, karena masa jabatan baru akan berakhir per 31 Desember 2024.

“Kecuali yang hasil Pilkada Desember 2020. Itu Undang-Undang Nomor 10 tahun 2019 dengan tegas menjelaskan tentang berakhir di akhir tahun 2024,”ungkapnya.

Dikatakan, daerah-daerah yang telah dipimpin kepala daerah hasil Pilkada 2020,  kemungkinan besar tidak akan dipimpin Penjabat sebab peluang kekosongan jabatan begitu tipis.

“Masa jabatan Kepala Daerah hasil Pilkada Desember 2020 akan  berakhir 31 Desember 2024. Nah kalau di November 2024 ada yang sudah terpilih dan tidak ada gugatan maka langsung dilantik 1 Januari 2025, usai masa jabatan sebelumnya berakhir,”katanya.

“Tapi kalau nanti ada gugatan di MK dan lain-lain mengenai sengketa Pilkada, hingga waktu masa jabatan 31 Desember 2024 tiba, maka untuk sementara dijabat Penjabat,”tutupnya.

Sebagaimana diketahui Murad Ismail dilantik sebagai Gubernur Maluku, bersama Wakil Gubernur Barnabas Orno 2019 lalu, hasil Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018.

Pada 2023 ini, sekitar 170 Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati serta Walikota di Indonesia akan berakhir masa jabatannya.

Untuk diketahui, kedatangan Mendagri di Maluku dalam kapasitas sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasa (BNPP) Republik Indonesia.

Tito tiba di Kota Ambon, bersama Menkopolhukam M.Mahfud MD yang juga merupakan Ketua Pengarah BNPP Republik Indonesia.

Kedatangan kedua Menteri ini, dalam rangka menghadiri Kegiatan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) 2023 di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). (KTE)