KABARTIMURNEWS.COM.AMBON - Ketua Asosiasi Pasar Mardika Ambon (APMA) Alham Valeo, diduga “biang kerok” atau dalang dibalik semua persoalan yang terjadi di Pasar Rakyat Tradisional milik orang Maluku itu.

Kesewenang-wenangan Alham Valeo didalam pasar dan terminal Mardika, jadi pemicu masalah. Anehnya, hampir dua bulan belum juga ada titik terang untuk menemukan solusi.

Mulai dari pembongkaran lapak Terminal A1 dan A2 Mardika, yang diduga dilakukan Alham Valeo tanpa koordinasi bersama Pemerintah Kota (Pemkot), lalu membangun kembali dan menjual ulang seharga Rp 9 juta.

Kemudian masalah pemasangan listrik Pasar Terapung, dimana Alham memungut biaya ratusan ribu dan iuran bulanan dari ratusan pedagang, padahal hal itu merupakan tugas dan fungsi PLN.

Ditambah lagi penjualan 37 kios kepada pedagang Rp 3 juta, namun pedagang hanya diberikan tanda terima berupa kwitansi dan cap Toko AL (Toko Pribadi Alham). Sehingga saat ditertibkan Pemkot, pedagang tak dapat berbuat banyak sebab, tanda pelunasan kios tak memiliki legalitas hukum.

Mirisnya, persoalan Mardika yang ditimbulkan dari kebijakan Alham Valeo ini tak mampu diselesaikan cepat oleh pihak berwenang dalam hal ini Pemerintah Maluku maupun Pemkot, serta DPRD.

Ketua Cabang PMII Kota Ambon, Marwan Titahelu, Kamis (13/4) kemarin mengatakan, siapa sosok Alham Valeo sampai-sampai membuat DPRD Kota Ambon maupun Provinsi begitu kewalahan mengatasinya.

“Seakan-akan DPRD kita di buat oleh seorang Alham Valeo, padahal disini kami mendukung DPRD kota maupun Provinsi. Jika terus berlarut-lrut seperti ini, maka tingkat kepercayaan publik kepada legislatif akan menurun, sebab masyarakat bisa menilai sebenarnya wakil rakyat ini pro siapa, dan mewakili siapa, rakyat atau kepentingan pribadi,” tegasnya.

Menurutnya, Alham Valeo sudah jelas mengobrak-abrik Mardika sesuai kemaunnya, tanpa melakukan koordinasi sebagaimana mestinya. “Alham in ikan dilantik sebagai Ketua APMA berdasarkan SK Walikota, tapi mengapa lakukan sesuatu tanpa sepengathuan pemerintah,”ujarnya.

“Lapak yang dia bongkar didalam terminal Mardika itu kan Milik Pemkot, kenapa dibongkar tanda ada koordinasi dengan Pemkot, itu bisa pidana. Yang saya heran, sudah jelas itu perbuatannya, tapi untuk atasi Alham ini susah sekali dilakukan. Ada apa,”paparnya.

Ditegaskannya, persoalan didalam Pasar Mardika yang diduga ditimbulkan oleh Alham Valeo, sejatinya bukan masalah politik. “Tidak ada kepentingan politik didalam masalah MArdika, karena korbannya itu adalah pedagang,”tegasnya.

“Rapat Dengar Pendapat juga dilakukan sebanyak dua kali taka da hasil, ditambah lagi pembentukan Pansus oleh DPRD Maluku. Jadi kami menilai Alham ini benar-benar special, sehingga sulit ditumbangkan walaupun jelas-jelas sudah melakukan tindakan melebihi kewenangan pemerintah selaku pemilik dan pengelola asset di Mardika,”jelasnya.

Pada prinsipnya, tambah Marwan, pihaknya mendukung penuh pembentukan Pansus DPRD Maluku untuk masalah di Mardika. “Jangan hanya renacanakan bentuk dan kalau sudah terbentuk tidak ada progress. Namanya cari panggung tapi taka da hasil,”ungkapnya.

“Kami berharap DPRD Maluku bisa melihat masalah ini dari segi penderitaan masyarakat yang dirugikan dalam hal ini pedagang, bukan dari sisi kepentingan politik. Jika DPRD merasa pro rakyat soal masalah Mardika, maka segera rekomendasikan ke pihak kepolisian untuk turun tangan,”tutupnya. (KTE)