AMBON- Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Pelauw (IPPMAP), meminta Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, melalui Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) mengevaluasi kinerja Penjabat (Pj) Bupati Maluku Tengah, Muhamat Marasabessy.

IPPMAP menduga, sampai saat ini Pj Bupati Maluku Tengah tidak serius untuk menindaklanjuti realisasi poin perdamaian Konflik Pelauw-Kariu yang telah ditandatangani.

Sementara pada kunjungan kerja 20 February 2023 di Desa Kariu, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Pj. Bupati Muhamat Marasabessy memastikan pemerintah akan segera membangun rumah warga Kariu yang rusak dan terbakar akibat konflik.

Kepastian ini disampaikan Pj. Bupati Maluku Tengah, Muhamat Marasabessy saat pertemuan dengan warga di Gedung Gereja Ebenhezer Kariu, pada saat melakukan kunjungan kerja tersebut.

“Jika ini benar adanya, maka mestinya informasi tentang realisasi point-point kesepakatan damai itu juga sudah tersampaikan ke masyarakat Pelauw,”kata Ketua Umum DPP Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Pelauw (IPPMAP), M. Syarif Tuasikal, Minggu (2/4).

Semua itu, lanjutnya, hanya klise dari Pj Bupati Maluku Tengah untuk menyakinkan pemerintah pusat bahwa konflik Pelauw Kariu telah selesai , alhasil kondisi kehidupan antara kedua negeri sampai sekarang masih belum normal.

“Perdamaian itu tidak bisa dilegitimasi, hanya dengan ucapan tanpa tindakan. Mana ada perdamaian sementara kelompok yang berkonflik belum bisa saling menerima. Ini hanya klise,”tegasnya.

“Kami dari IPPMAP menilai, Pj Bupati hanya kejar popularitas tanpa aksi nyata. Mana ada progres untuk realisasi poin-poin perdamian, sedangkan sosialisasi ke masyarakat sampai hari ini juga belum pernah dilakukan oleh Pj Bupati Maluku Tengah,”sambungnya.

Pihaknya menduga ada bentuk "pembohongan" yang dilakukan Pj Bupati terkait laporan progres perdamaian konflik Pelauw-Kariu yang disampaikan ke Pemerintah Pusat. “Mana bisa dikatakan sudah Damai, sementara dasar perdamaian belum ada yang terealisasi. Tegas Tuasikal.

Hal senada juga disampaikan oleh Syarif Hasan Salampessy Ketua DPD IPPMAP DKI Jakarta Raya, bahwa dalam rangka memepertegas konsistensi terhadap sebuah konsensus perdamaian, pihaknya telah menyampaikan hal itu kepada Deputi II KSP di Istana Jakarta.

“Beberapa waktu lalu IPPMAP bersama beberapa organisasi pelauw lainnya telah bertemu dan menyampaikan hal ini kepada Deputi II KSP di Istana Jakarta. Dengan harapan Pj Bupati, bisa segera mengambilan kebijakan untuk merealisasi kesepakatan perdamaian sebagai langkah awal,”paparnya.

Sementara itu, Ketua DPD IPPMAP Papua Barat daya, Pati Roho Latupono menyesalkan sikap dan ketidak konsistenan Pj Bupati Maluku Tengah dalam menyikapi komitmen perdamaian.

“Kok aneh Pj Bupati memaksakan untuk mengembalikan warga Kariu dan menyiapkan segala kebutuhan fasilitas, dan segera membangun rumah-rumah mereka sementara kesepakatan perdamaian belum terealisasi sampai hari ini. Idealnya, realisasikan dulu butir-butir perdamaian barulah dilanjutkan dengam kebijakan pembangunan wilayah konflik,”paparnya.

Hal itu, menurutnya, bentuk implementasi konsensus perdamaian yang keliru oleh Pj Bupati Maluku Tengah, sehingga terkesan acuh terhadap nilai dan subtansi sebuah perdamaian, “Maka Presiden Joko Widodo melalui kementrian terkait harus bisa mengevaluasi Kinerja dari Pj Bupati Maluku Tengah,”tandas Latupono.

Sehingga lewat Rapat Koordinasi Nasional Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Pelauw yang di selenggarakan pada 17 Maret 2023 lalu, menghasilkan beberapa point rekomendasi, salah satunya adalah memita Presiden untuk mengevaluasi Pj Bupati Maluku tengah.

“Ini dilakukan mengingat Sejak 14 November 2022 lalu, konsensus perdamaian yang di teken di Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, sampai hari ini langkah penyelesaian Butir - butir Perdamaian tak kunjung di Realisasikan Oleh Pj Bupati Maluku Tengah,”tutupnya.(KTE)