Yang diundang dalam RDP hanya orang-orang yang diduga dekat Ketua APMA Alham Valeo. Kok bisa?
AMBON – Menyikapi berbagai persoalan di Pasar dan Terminal Mardika Kota Ambon, yang merugikan pedagang dan Supir Angkutan Kota (Angkot), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku, telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP).
RDP dipimpin Ketua DPRD Maluku, Benhur G. Watubun, didampingi Ketua Komisi III, Richard Rahakbauw, dalam rangka menyelesaikan persoalan pembangunan lapak-lapak di Terminal A1 dan A2 Mardika, telah digelar pada Selasa 14 Maret 2022.
RDP dimulai pukul 02.00 WIT siang hingga 20.45 WIT malam itu, dihadiri Penjabat Walikota Ambon, Kepala Dishub Ambon, Kepala Disperindag Ambon, Kepala DLHP Ambon, Bagian Asset Pemkot, Asisten II Pemkot, dan Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Mardika (APMA), bos Alham Valeo.
Lebih dari enam jam RDP, namun hingga berkahir tidak ada satupun kesimpulan yang didapat. Padahal, RDP diharapkan bisa menghasilkan keputusan yang dapat menguntungkan pedagang serta supir angkot.
Menanggapi RDP yang tidak menemui titik terang dan ditunda hingga pekan depan itu, Ketua DPW Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT IB) Maluku, Benny Adam, kepada Kabar Timur, Rabu (15/3), mengatakan heran dengan legislator Maluku dan pemerintah.
“RDP itu kan membahas berbagai persaoalan yang terjadi di Pasar dan Terminal Mardika. Korbannya masyarakat kecil yang notabenenya pedagang dan supir angkot. Mestinya harus temukan hasil, bukan ditunda,”katanya.
Benny mengaku heran keputusan para pemangku kepentingan yang hadir dalam RDP tersebut, lantaran tidak bisa mengambil keputusan atas penyelesaian permasalahan di Mardika.
“Memangnya Alham Valeo ini siapa? Pejabat ? atau tokoh politik besar? Sampai-sampai berbagai kegaduhan yang muncul akibat ulahnya di Mardika, tidak mampu diselesaikan dalam RDP yang dipimpin ketua DPRD Maluku, dan dihadiri Pj Walikota Ambon,”tegasnya.
Dikatakan, sudah menjadi rahasia umum bahwa berbagai persoalan di Mardika muncul akibat ulah Alham Valeo. Sopir Angkot terpaksa turun jalan lakukan demo akibat pembangunan lapak di terminal, aksi pedagang karena merasa dirugikan, lantas apa lagi yang harus ditunggu untuk menyelesaikan persoalan Mardika.
“Sudah jelas pembangunan lapak didalam terminal dilakukan Alham Valeo selaku Ketua APMA, tanpa ada koordinasi dengan Pemkot. Padahal Alham ini dilantik berdasarkan SK Walikota Ambon. Kemudian akibat tindakannya, sopir mogok dan demo,”terangnya.
“Bahkan pekan lalu pedagang demo dan sampaikan ke Pj Walikota kalau mereka merasa dirugikan dan tertipu tindakan Alham untuk lapak di terminal. Lalu, apalagi yang harus ditunggu untuk mengambil keputusan. Jelas ini sudah ada yang dirugikan dan mereka rakyat kecil,”ungkapnya.
