AMBON-Penjabat Bupati Maluku Tengah (Malteng) Muhamat Marasabessy dinilai arogan, melantik Daud Patty sebagai Raja Noloth Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Malteng. Pelantikan Daud sebagai raja berbuntut penyegelan atau sasi kantor Negeri Noloth.

"Penjabat Malteng kami harap jangan arogan, melantik orang yang bukan dari turunan marga parentah di Negeri kami, Noloth," ujar Raja Gunung Yefta Sopacua kepada Kabar Timur Senin tadi malam melalui pesan whatsapp.

Hal itu disampaikan Yefta, setelah mencermati proses Pelantikan Daud Patty sebagai Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) Noloth yang dinilai tidak sesuai aturan yang berlaku di Negeri Noloth. "Jadi penyegelan kantor Negeri Noloth itu bentuk kekecewaan masyarakat, tua-tua adat maupu saniri negeri. Pak penjabat harus paham itu," ujarnya.

Menurutnya sekalipun "pahit" pihaknya, masih bisa menerima langkah yang diambil Penjabat Bupati Malteng Muhamat Marasabessy. Dikarenakan, pihaknya maupun masyarakat Negeri Noloth masih bisa menempuh jalur hukum dengan mem-PTUN-kan Daud Patty atau melapor yang bersangkutan ke Polres Malteng.

Namun menurutnya, yang paling disesalkan adalah sebelum Daud Patty dilantik sehari sebelumnya sudah ada pertemuan tua-tua adat dan saniri negeri Noloth dengan Marasabessy di kantor Dinas PUPR Provinsi Maluku.

"Makanya dinamika itu berlangsung sampai hari ini, dengan penyegelan atau sasi terhadap kantor Negeri Noloth, " ungkapnya.

Atas penyegelan atau sasi tersebut, Yefta meminta Marasabessy menghargai langkah masyarakat itu. Menurutnya, jika Penjabat Malteng merupakan anak adat mestinya yang bersangkutan menghargai langkah tua-tua adat dan saniri negeri itu sebagai sebuah proses adat.

Hal itu agar tidak memunculkan masalah baru di Negeri Noloth, sebaliknya Marasabessy diminta mengevaluasi langkahnya melakukan pelantikan terhadap Daud sebagai KPN. Tak sampai disiitu, Yefta meminta Marasabessy tidak mengerahkan Babinsa dari Koramil setempat membuka sasi kantor Negeri Noloth.

"Jangan benturkan kami dengan aparat keamanan. Jadi kami minta Koramil atau tentara tidak ikut perintah dari Penjabat Malteng itu," tandas Yefta mengingatkan. (*/KT)