KABARTIMURNEWS.COM. AMBON - Gubernur Maluku Irjen Pol (Purn) Murad Ismail mengingatkan, pengendalian inflasi daerah, dilakukan melalui 4 K yang merupakan strategi menghadapi inflasi. Itu disampaikan Gubernur dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dipimpin langsung Mendagari Muh Tito Karnavian, yang berlangsung daring, Senin(13/02),

Strategi 4 K dimaksud, jelas Gubernur Murad yakni, menjaga dan memastikan ketersedian pasokan bahan kebutuhan pokok, keterjangkauan harga kelancaran distribusi dan komunikasi.

Murad memaparkan Strategi Pengendalian Inflasi di Provinsi Maluku dalam menjaga pasokan, distribusi, stok dan harga bahan pokok sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo untuk seluruh Kepala Daerah di tahun 2023.

Karenanya, lanjutnya, diperlukan sinergitas antar OPD terkait. Misalnya, Dinas Perikanan dengan stok Ikan, Dinas Perhubungan dan PU guna memastikan kelancaran distribusi. Kemudian Dinas Perindag dan ketahanan pangan serta Bulog bertugas memastikan ketersediaan stok kebutuhan pokok menimal sampai 6 bulan kedepan.

Sementara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan ketersediaan stok BBM. “ Setiap OPD perlu menciptakan 1 (satu) Inovasi yang diharapkan dapat menekan pertumbuhan inflasi sehingga capaian Inflasi yang terkendali”, urai Gubernur Maluku itu.

Termasuk memaksimalkan Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang sudah dilakukan atau Kerjasama dengan BUMN, BUMD. Hal tersebut masih terkait Strategi 4 K dalam rangka memenuhi Kebutuhan masyarakat.

Selain itu, masih Gubernur, pemerintah daerah mesti proaktif memantau harga dan stok di pasar- pasar tradisional. Bahkan ritel modern dan gudang distribusi untuk memastikan stok pangan up to date.

Ditambahkan, untuk tahun 2022 inflasi Maluku mengalami penurunan 0,17 persen yakni, Kota Tual dan Kota Ambon.

Untuk Kota Ambon komoditas pemicu Inflasi yakni pada rokok putih, beras, tomat, tempe dan mie, sedangkan pada Kota Tual yakni beras, ikan tongkol, kontrak rumah, ikan layang dan ikan kembung per Januari 2023.

Data stok barang kebutuhan Per Minggu ke-1 di Bulan Februari 2023 masih relative aman untuk masyarakat.

Sementara permasalahan pengendalian Inflasi Provinsi Maluku tahun 2023, papar Gubernur yakni daya beli masih lemah; turunnya pendapatan masyarakat akibat pandemi covid menyebabkan beban ekonomi makin tinggi, aktivitas produksi masih terbatas: Produksi yang turun akibat pembatasan aktivitas bisa memicu kelangkaan pasokan dan cuaca ekstrim, Terbukanya Potensi Spekulasi; Lonjakan permintaan disertai potensi kelangkaan memicu tindakan penyimpangan pasar (kartel, penimbunan, dsb).

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Maluku telah menyiapkan langkah-langkah penanganan dan pengendalian Inflasi sebagai berikut: Mengevaluasi perkembangan stok dan harga seperti mengetahui perkembangan stok, harga dan distribusi bahan pokok di Kab/Kota Se-Maluku.

Serta antisipasi pengaruh musim, memastikan stabilitas dan kelancaran distribusi seperti halnya merumuskan langkah-langkah untuk menjaga kelancaran distribusi, stabilitas harga dan antisipasi lonjakan permintaan menjelang HBKN 2023 dan cuaca ekstrim saat ini.

Kemudian meningkatkan koordinasi seperti halnya terlaksananya koordinasi dengan pemkab/pemkot, instansi terkait, BUMN, Produsen, Distributor, Pedagang besar, dan ritel.

Bukan itu saja, Penguatan peran Stakeholder terkait seperti halnya Pertamina, Bulog, produsen, distributor, agen, dapat menyiapkan stok yang cukup dan mendistribusikan tepat waktu;

Dengan demikian perlu membangkitkan kepedulian BUMN, BUMD, Swasta, Pemda, instansi vertikal dapat mensumbangsihkan kepeduliannya kepada masyarakat miskin melalui bantuan sembako atau operasi pasar murah.

"Sedang outcome yang diharapkan 1) Masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan nyaman, tenang dan kondusif; 2) Tersedianya bahan pokok sesuai jumlah, waktu, dan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat di seluruh Maluku, " tutup Gubernur

Hadir dalam mendampingi Gubernur Maluku yakni Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali IE, M. Si., IPU, Ketua Umum TGPP Provinsi Maluku Hadi Basalamah, Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Maluku Ir. M. Yahya dan Kepala Biro Ekonomi dan Investasi Provinsi Maluku Onesimus Soumeru. (*/KT)