KABARTIMURNEWS.COM.AMBON - Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif, menerima kunjungan silaturahmi Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Rudi Satwiko. Rudi dan timnya diterima di ruang tamu Kapolda, Mapolda Maluku, Selasa (24/1).

Dalam kunjungan Tim SKK Migas terkait Courtessy Call di Polda Maluku itu Kapolda didampingi Wakapolda Brigjen Pol Stephen M. Napiun, Irwasda Maluku, Direktur Reskrimum, dan Kabid Humas Polda Maluku.

Deputi Bisnis SKK Migas Rudi Satwiko menyampaikan apresiasinya kepada Kapolda yang meluangkan waktu menerima kunjungan pihaknya.

Diakui Rudi, kalau kunjungan dilakukan dalam rangka courtesy call dengan Polda Maluku terkait masalah pengamanan. Di lain sisi dia menyatakan potensi migas di Maluku begitu signifikan.

Salah satunya di Blok Marsela yang menurutnya apabila ditemukan sumur gas yang besar maka di area sekitar juga pasti memiliki cadangan migas yang relatif sama. "Saat ini SKK Migas fokus di Indonesia Timur, sehingga kami butuh pengamanan. Terutama selama eksplorasi," urainya.

Terkait itu pihak SKK Migas, akui Rudi, berencana melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Polda Maluku di bidang keamanan dan pengamanan. "Kami ingin memiliki PKS (Perjanjian Kerja Sama) dengan Bapak Kapolda Maluku, kami butuh support dalam segi pengamanan atau keamaan," katanya.

Kunjungan SKK Migas disambut baik dan diterima secara hangat oleh Kapolda Maluku Lotharia Latif.

Ia mengungkapkan, dalam hal kerjasama, yang paling baik atau kata kuncinya adalah koordinasi dan komunikasi. "Sesuai arahan Bapak Presiden kita tidak boleh ada lagi yang menyulitkan investasi dan polisi wajib mendukung seluruh program Pemerintah," katanya.

Irjen Latif mengaku sangat mendukung SKK Migas terkait investasi perminyakan di provinsi Maluku. Sehingga kolaborasi dan komunikasi perlu ditingkatkan. "Walaupun ada hambatan jika kita lakukan kerja sama dan komunikasi yang baik maka semua akan berjalan sebagaimana mestinya," kata dia.

Kapolda mengaku pihaknya juga akan membangun komunikasi dengan TNI dan instansi terkait dalam mendukung investasi di Maluku. "Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita banyak berkomunikasi dan kami akan membagun tim satgas khusus untuk menjaga keamanan investasi di Maluku," ujarnya.

Terkait keamanan, tambah Irjen Latif, merupakan tanggung jawab Kepolisian. Sementara mengenai investasi sudah menjadi perintah Presiden yang harus diamankan. Sehingga ada atau tidaknya PKS, Polri khususnya Polda Maluku tetap melakukan pengamanan.

Masih Kapolda, perjanjian kerjasama hanya soal administrasi. Tapi secara riil di lapangan, ada atau tidaknya PKS pihaknya, ujar Kapolda tetap melakukan pengamanan. (*/KT)