AMBON-Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, diminta untuk bisa mengoptimalkan peran dengan maksimal, guna memberikan sanksi kepada para anggota legislatif yang terbukti melanggar aturan.
Hal ini disampaikan Pakar Hukum Tata Negara, dalam Seminar yang digelar BK DPRD Maluku, KNPI Maluku, dan Mollucas Corruption Watch (MCW), Selasa (20/12) kemarin.
Sebagai narasumber dalam seminar dengan Tema "Imunitas Wakil Rakyat Dalam Prespektif Penegakan Hukum dan Etika Kelembagaan DPRD” itu, Nasarudin menekankan mengenai fungsi BK yang dianggap kurang maksimal.
Ditekankan Nasarudin, fungsi-fungsi Badan Kehormatan penting untuk dijalankan, agar Alanggota-anggota DPRD mendapatkan sanksi yang sama dengan masyarakat.
“Jangan karena hak Imunitas, sanksi hukum kepada mereka para anggota legislatif di DPRD Provinsi Maluku ini diabaikan,”tambah Pakar Hukum Tata Negara itu.
Kemudian mengenai “kak imunitas” kepada anggota DPRD, Nasarudin menjelaskan, harus bisa dipahami bahwa itu hanya menyangkut dengan beberapa tugas dan pokok fungsi DPRD saja.
“Jadi hak imunitas ini hanya mencakup beberapa hal mengenai tugas-pokok mereka (aleg) saja, diluar itu menyangkut tindakan kriminal maupun korupsi, tidak bisa dibatasi dengan Hak Imunitas,”ujarnya.
Ditempat yang sama, Dosen Pisikologo Pendidikan IAIN Ambon Muhammad Ramadhani Pelupessy, selaku pemateri selanjutnya lebih menyoroti soal psikologi masyarakat terkait fenomena anggota DPRD.
Fenomena anggota DPRD yang ia maksud adalah, mereka yang bermasalah secara hukum tapi tidak ada sanksi-sanksi politik, dan hukum yang dikenakan kepada anggota legislatif itu.
“Dan ini karena terjadi ruang-ruang kompromi di dalam tubuh sesama anggota DPRD, akhirnya tugas-tugas dari Lembaga Kehormatan Dewan tidak berjalan dan itu akan mendapatkan legecy dan preseden buruk dari masyarakat,”terangnya.
Selanjutnya, pemateri ketiga Ode Zulkarnain, yang sehari-hari sebagai Dosen Antropologi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN Ambon mengatakan, harusnya para anggota DPRD memiliki integritas yang kuat.
“Hal ini agar meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga yang terhormat ini, kemudian meninggalkan legecy baik kepada masyarakat yang mereka wakilkan,”tandasnya.
Sementara itu, Ketua KNPI Maluku Arman Kalean dalam seminar tersebut juga menekankan agar Peran penting pemuda untuk mengawal dan mengawasi lembaga perwakilan rakyat sangatlah penting.
“Semua ktu bertujuan agar meminimalisir perilaku-perilaku buruk dari anggota DPRD. Kemudian kita harus kawal lembaga ini, agar mereka-mereka fokus dan konsisten mengawal kepentingan masyarakat,”tutupnya.(KTE)