Soal IPDN Kuasai Jabatan Pemkot Ambon
Sekkot No Comment, Walikota: Sudah Ada Sebelum Saya

Sejak dilantik tak pernah ciptakan mayoritas dan minoritas dilingkup Pemkot Ambon.
AMBON - Penjabat Walikota Ambon, B Wattimena merespon cepat masalah jebolan IPDN yang diprioritaskan menempati sebagian besar jabatan strategis dilingkup kerja yang dipimpinnya saat ini, yakni: Pemkot Ambon.
Kepada Kabar Timur yang menghubunginya via telepon selulernya, Kamis, kemarin, Wattimena tidak menampiknya. Hanya saja, menurut dia, jabatan-jabatan yang saat ini diisi oleh para jebolan IPDN, sudah ada sebelum dirinya menjadi penjabat Walikota Ambon.
Wattimena yang saat dihubungi sedang tugas luar daerah atau berada di Bali mengatakan, sejak dilantik Gubernur Maluku Murad Ismail, 24 Mei 2022 lalu, hingga saat ini, dirinya tidak pernah menciptakan yang namanya mayoritas dan minoritas di lingkup Pemkot.
Menurutnya, bila ada yang mengatakan banyak jabatan strategis di Pemerintah Kota Ambon, dipegang jebolan IPDN, maka persoalan atau fenomena tersebut tak ada sangkut pautnya dengan dirinya.
"Karena sampai sekarang saya belum mengangkat satu orang pun. Mereka yang ada saat ini di jabatan strategis, adalah mereka yang dilantik atau di angkat dalam masa kepemimpinan sebelumnya, sebelum saya masuk,"terang Bodewin.
Dikatakan, kalaupun akan dilakukan pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja melalui job fit, maka hal tersebut bakal dilakukan sesuai aturan.
"Kalaupun itu dilakukan, tentu tidak sembarangan. Sebab semua harus sesuai mekanisme yang berlaku, dengan cara melalui tahapan seleksi sebagaimana mestinya,"ujar Bodewin.
Dalam proses tersebut, tambah dia, tidak ada prinsip suka tidak suka, atau melihat latar belakang almamater. "Mau dia IPDN atau apapun itu, sepanjang dia mau bekerja secara baik, dan tulus bagi kota ini, kalau memenuhi syarat mengapa tidak,"bebernya.
Saat ini, kata dia, dirinya sedang mengevaluasi beberapa pimpinan OPD yang berlatar belakang IPDN, karena dianggap kurang baik dalam menjalankan tugasnya.
"Jadi tidak ada namanya pakai pilih-pilih atau latar belakang. Semua dilakukan berdasarkan aturan, sesuai hasil seleksi dan dianggap layak serta mampu bekerja," ujur jebolan Wattimena yang juga IPDN itu.
Sementara, Sekkot A Ririmase yang dihubungi Kabar Timur, menolak untuk menanggapi terkait itu, dia meminta kabar timur menghubungi penjabat Walikota. Ririmase sendiri, no comment!
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dua “jenderal” birokrat di Pemkot Ambon diminta membuat pembaruan birokrasi dengan tidak menciptakan mayoritas dan minoritas.
Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, belakangan ini sebagian besar jabatan strategis mulai hilir hingga hulu ditempati mereka yang jebolan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
“Mulai esalon paling rendah hingga tinggi, di Pemkot Ambon saat ini ditempati pejabat jebolan IPDN. Ini fakta yang tidak bisa pungkiri,” ungkap sejumlah PNS di Lingkup Pemkot Ambon, Rabu, kemarin.
Jabatan Lurah saja, kata dia, 99 persen ditempati pejabat-pejabat muda “jebolan” IPDN. Apalagi pada Dinas dan OPD. “Mulai dari kepala OPD hingga Kabid dan jabatan lainnya lebih banyak atau jabatannya dikuasai jebolan IPDN,” sebut mereka.
Mereka meminta Kabar Timur membuktikan fakta sebagaimana yang disampaikan dengan melakukan reportase atau investigasi. Bahkan, banyak jebolan IPDN yang ditempatkan pada jabatan-jabatan saat ini diduga ada kaitannya dengan “pesta” demokrasi di 2024, mendatang.
“Dengar-dengar jebolan IPDN sengaja diperkuat. Bisa jadi ini bagian rencana besar untuk goalkan senior-senior mereka yang bakal ambil bagian dalam “pesta” demokrasi Pilwalkot di 2024, mendatang,” sebut mereka.
Hanya saja, terkait informasi ini, Kabar Timur berusaha mengkonfirmasi Plt Walikota Ambon B Wattimena dan Sekertaris Kota (Sekkot), A Ririmase yang merupakan “jenderal” birokrat di Pemkot Ambon, belum berhasil.
Tapi, keresahaan pejabat-pejabat senior yang bukan jebolan IPDN dilingkup Pemkot Ambon mulai jadi cerita bisik-bisik yang tak mengenakan, terkait penempatan pejabat-pejabat yang lebih didominasi oleh mereka yang jebolan IPDN.
Sebagaimana diketahui B Wattimena dan A Ririmase yang merupakan “jenderal” birokrasi di Pemkot Ambon, saat ini, merupakan jebolan IPDN. Tapi, apakah ini “sengaja” diskenariokan atau memang sudah menjadi protap.
PERIMBANGAN
Selain jebolan IPDN yang menjadi cerita tak mengenakan dilingkup Pemkot Ambon, juga soal perimbangan. Penjabat Walikota Ambon, B Wattimena dan Sekkot Agus Ririmase, yang merupakan dua “jenderal” birokrat di Pemkot Ambon, saat ini diminta untuk membuat pembaruan dengan tidak menciptakan mayoritas dan minoritas.
“Bung, harus tulis juga soal perimbangan pejabat dilingkup Pemkot Ambon. Dua pejabat teras di Pemkot Ambon harus mampu membuat terobosan terkait dengan perimbangan. Dari walikota ke walikota, perimbangan ini tidak pernah adil. Ini juga penting kalau kita mau menjaga kemajemukan di Kota Ambon,” sebut PNS lainnya.
Menurutnya, dari perimbangan yang adil disitulah baru damai Kota Ambon yang hakiki dapat terwujud dimana-mana. “Tugas penjabat Walikota saat ini, yang terpenting adalah menjaga keseimbangan birokrasi ini dengan baik. Saya kira dengan demikian mimpi untuk wujudkan Ambon labe maju akan tercipta selamanya,” tutupnya. (KTE)
Komentar