Bila ada yang tetap memaksakan kehendak dengan cara-cara provokatif dan mengganggu perdamaian akan melakukan tindakan tegas sesuai hukum.

Ambon - Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Pelauw (IPPMAP) menyatakan tegas menolak hasil rekonsiliasi antara Pemerintah Negeri adat Pelauw dengan warga Kariu di Kantor Gubernur Maluku, di Ambon, Senin 14 Oktober 2022.
“Pertemuan kemarin (Senin), IPPMAP sebagai organisasi pemuda, pelajar dan mahasiswa Pelauw tidak dilibatkan. Kita tetap tinggikan penolakan warga Kariu kembali,” kata Ketua Umum IPPMAP M Syarif Tuasikal, Selasa 15 November 2022.
Menyikapi beredarnya himbauan Ketua Umum IPPMAP yang mengajak dan menolak himbauan perdamaian yang dilakukan pemerintah, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif akhirnya angkat bicara.
Kapolda menyayangkan statemen dan himbauan-himbauan provokatif yang dilayangkan Ketum Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Pelauw tersebut. Padahal, menurut Irjen Latif, yang bersangkutan tidak berada di Maluku.
"Kami minta agar dapat menghormati Raja Pelauw dan orang-orang tuamu. Jangan ada lagi oknum yang buat statemen provokatif lagi, statemen-statemen yang kontra produktif dalam masalah tersebut,"kata Kapolda.
Kapolda mengajak siapapun yang tidak puas dengan pelaksanaan rekonsiliasi perdamaian agar sebaiknya datang dan berdialog dengan pemerintah. "Sebaiknya datang dan dialog dengan Pemerintah, jangan hanya menolak tanpa tahu perkembangan penanganan masalah,"ungkapnya.
Pemerintah, kata Kapolda, telah melakukan proses rekonsiliasi perdamaian cukup lama. Sejak bulan Februari 2022 proses perdamaian telah dilaksanakan bahkan sampai dipimpin Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Indonesia, Moeldoko.
"Pemerintah sudah berproses cukup lama sejak bulan Februari bahkan sampai dipimpin langsung oleh KSP bapak Moeldoko sehingga masalah ini juga sudah menjadi atensi pemerintah pusat,"jelasnya.
Kapolda mengajak bila masih ada persoalan yang perlu diselesaikan agar datang dan sampaikan, sehingga bisa diselesaikan secara bersama. "Kalau masih ada mungkin yang perlu diselesaikan silahkan datang kita dialog yang baik sehingga ada langkah kondusif, tapi bukan dengan mengatakan menolak dan mendorong demo besar-besaran," ajaknya.
Menurut Kapolda, Pemerintah, TNI dan Polri dalam melaksanakan proses rekonsiliasi perdamaian sejak awal sudah melibatkan semua komponen masyarakat. "Kami sangat menghormati Bapak Raja Pelauw dalam mengatasi persoalan ini, dan bapak Raja Pelauw benar-benar memberikan contoh dan keteladanan yang sangat baik untuk menciptakan kerukunan dan kedamaian di Pelauw dan Kariuw,"ungkapnya.
"Hormati Raja dan orang-orang tuamu, kalau beliau saja tidak kalian hormati dan hargai dengan statemen-statemen yang bertentangan dengan semangat perdamaian yang telah beliau sampaikan dan disaksikan oleh Pemerintah dan semua pihak, dimana lagi rasa penghormatan dan nurani sebagai sosok ketua pemuda,"tambah Kapolda.
Kapolda secara pribadi mengaku sangat menghormati Raja Pelauw. "Dengan kebesaran hati dan keikhlasan beliau yang ingin menyelesaikan masalah tersebut, dengan baik, bermartabat dan berkeadilan untuk kebaikan semuanya,"ujarnya.
Kapolda kembali menghimbau masyarakat agar jangan lagi ada statemen provokatif, yang tidak ingin tercapainya perdamaian. Ia tidak akan segan untuk menindak secara tegas.
Dan bila ada yang tetap memaksakan kehendak dengan cara-cara provokatif dan mengganggu perdamaian yang sudah dibangun bersama, akan melakukan tindakan tegas sesuai aturan hukum.
"Kita sedang kaji himbauan yang disampaikan ke medsos tersebut, memenuhi unsur sengaja menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan antara individu atau kelompok atau tidak, kalau terpenuhi unsurnya, saya pastikan akan panggil dan proses hukum yang bersangkutan,"tutupnya. (KTE)