AMBON - KM Kapitan Jongker yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Kapitan Yongkor, Desa Tumalehu Barat, Kecamatan Kepulauan Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dalam beberapa waktu terakhir menarik perhatian publik.

Bagaimana tidak, Kapal hasil hibah Pemerintah Kabupaten SBB, melalui Dinas Perhubungan (Dishub) kepada BumDes Tumalehu Barat, yang baru diserahkan secara resmi oleh Mantan Bupati Timotius Akerina 14 Maret 2022 itu, kini kondisinya sudah sangat memprihatinkan, seperti bukan barang baru, padahal belum setahun beroperasi.

Kapal tersebut diserahkan Pemda SBB melalui surat perjanjian Hibah Daerah nomor : 552-77 tahun 2022, antara Dinas Perhubungan selaku pihak pertama, kepada BumDes Kapitan Yongkor selaku pihak kedua, tentang pemanfaatan Kapal Pelayanan Rakyat dibawah 20 GT.

Kapal yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Perhubungan Tahun 2021 senilai Rp.2.081.600,400 itu, beberapa waktu lalu dibiarkan terbengkalai di kawasan Pantai Kairatu Beach, Kecamatan Kairatu.

Namun  karena mendapat sorotan publik, sehingga dipublikasikan di beberapa media, Kapal yang dikhususkan untuk melayani masyarakat itu, saat ini sudah tidak ada lagi di Pantai Kairatu Beach. Informasi diperoleh, BumDes Tumalehu Barat telah membawa kembali kapal tersebut ke wilayahnya.

Hal tersebut pun memantik perhatian berbagai pihak, salah satunya Direktur Utama Moluccas Corruption Watch (MCW) Wilayah Maluku, S. Hamid Fakaubun, yang menilai ada kejanggalan dalam persoalan KM Kapitan Jongker milik BumDes Tumalehu Barat.

Fakaubun kepada Kabar Timur, Rabu (9/11) kemarin mengatakan, berdasarkan informasi yang ia peroleh dari pemberitaan media, Sekda SBB Alvin Tuasuun mengatakan bahwa BumDes Tumalehu Barat merasa kesulitan dengan biaya operasional Kapal yang cukup tinggi.

"Kata Sekda SBB di salah satu berita media yang saya baca itu, katanya BumDes Tumalehu Barat tidak mampu mengelola karena biaya operasional yang cukup tinggi, makanya diamankan sementara di Kairatu Beach, sembari menunggu BumDes mana yang siap mengelola,"terangnya.

"Hanya saja yang jadi pertanyaan saya disini adalah, mengapa saat publik mulai menyoroti keberadaan Kapal itu di Kairatu Bech, tiba-tiba sekarang sudah di pindahkan lagi ke Tumalehu Barat. Katanya tidak mampu kelola, tapi kenapa ambil lagi Kapalnya setelah disoroti, kan aneh,"tanya dia.

Tidak hanya itu, Hamid mengatakan, dirinya juga merasa ada kejanggalan jika melihat kondisi Kapal, yang berdasarkan informasi telah dalam kondisi badan Kapal yang bolong dan alat-alat Kapal seperti mesin dan lain sebagainya tak diketahui keberadaannya.

"Baru diresmikan tanggal 14 Maret 2022 kok bisa bolong bagian badan kapalnya, padahal belum setahun beroperasi. Jadi wajar saja kalau banyak anggapan yang muncul bahwa pengadaan KM Kapitan Jongker, jangan-jangan bukan barang baru, tapi diduga Kapal bekas,"ungkapnya.

"Tiga mesin 200 PK, alat navigasi dan dua televisi yang saat ini tidak diketahui keberadaannya alias hilang, kok bisa terjadi?. Sudah tahu itu barang berharga, kenapa tidak diamankan secara baik,"sambungnya.

Sebagai pegiat Anti Korupsi di Maluku, tegas Hamid, MCW merasa ada yang tidak beres dalam proses pengadaan Kapal yang memiliki fungsi melayani masyarakat serta mengangkut  hasil pertanian, perkebunan dan Perikanan di Kepulauan Manipa.

"Kami akan cek di tempat Galangan Kapal. Sebab berdasarkan informasi yang kami peroleh KM Kapitan Jongker dibuat di salah satu Tempat Galangan Kapal yang ada di Kota Ambon, tepatnya di Desa Laha. Kita akan cari tahu, karena aneh sekali Kapal baru kok udah bolong,"tutupnya. (KTE)