KABARTIMURNEWS.COM,PIRU - Ratusan warga Negeri Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), melakukan aksi demo menolak Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak, Kamis 27 Oktober 2022.

Aksi turun jalan ratusan warga sekira Pukul 09.30 WIT, Kamis Pagi tersebut, dilakukan di mulai dari Pelabuhan Tua Negeri Luhu, Pasar, dan terakhir di Kantor Pemerintah Negeri Luhu.

Koordinator aksi, Ilham Payapo, Kepada Kabar Timur Kamis (27/10) mengaku, aksi yang dilakukan pihaknya merupakan bentuk penolakan keras dilakukan Pilkades di Negeri Luhu.

Ilham mengaku, pihaknya memiliki beberapa poin tuntutan untuk menjadi perhatian serius Penjabat Negeri Luhu, salah satunya yakni menolak dengan tegas Pilkades Serentak dilakukan. "Karena kami ini Negeri bukan desa,"ujarnya.

Selain menolak Pilkades, lanjut Ilham, mereka mendesak Pemda SBB agar memberlakukan SK Bupati Nomor 189/756 tahun 2021 tentang pengakuan dan penetapan surat keputusan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat.

"Kami juga mendesak Saniri Negeri Luhu menjalankan tugas dan tanggungjawab serta fungsi selaku lembaga adat di dalam negeri ini. Badan Saniri juga harus secepatnya menindaklanjuti hasil pertemuan dengan masyarakat tanggal 8 November 2022 di Pisihatu,"ungkapnya.

Para demonstran juga mendesak Pemerintah Kabupaten SBB, agar menjalankan peraturan daerah nomor 14 tertanggal 21 Oktober 2019 tentang Saniri Negeri.

"Kami juga mendesak Pemda SBB da Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) SBB, untuk segera merevisi dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Negeri Adat menjadi Perda,"tegasnya.

Tak sampai disitu, para demonstran juga meminta Pemerintah Provinsi Maluku, untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Pemda SBB, karena tidak menjalankan SK Bupati dengan sebagaimana mestinya.

"Pemda harus dievaluasi karena tidak menerapkan atau memberlakukan SK Bupati Nomor 189/756 tahun 2021, Perda Nomor 14 tahun 2019, dan Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2019,"tandasnya.

Sementara itu, Yempi yang merupakan salah satu demonstran mengaku, kecewa dengan sikap Penjabat Negeri Luhu. "Penjabat memang menemui kita pendemo, tapi tidak sesuai harapan,"katanya.

Dikatakan Yempi pihaknya meminta untuk segera dilakukan pertemuan bersama masyarakat dan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri (KPN) Luhu di Pisihatu Baileo, hanya saja tak digubris.

"Sangat disayangkan, Pak Penjabat tak ada tanggapan permintaan untuk lakukan pertemuan di Baileo guna membahas semua persoalan secara bersama dan terbuka,"terangnya.

"Olehnya itu, kami himpunan pemuda Huamual akan berkordinasi dengan Saniri negeri, dan tiga marga adat, suneth, palisoa, dan Lisaholith, dan tukang besar mesjid dengan seluruh perangkat adat yang ada pada negeri Luhu, agar bisa melakukan pertemuan tersebut,"tutupnya. (KTE)