BULA — Bupati Seram Bagian Timur (SBT) Abdul Mukti Keliobas dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Bupati SBT Idris Rumalutur mengatakan, di era globalisasi ini, perkembangan perekonomian dan perdagangan global yang menuntut kemudahan pergerakan tidak hanya pada barang dan modal, akan tetapi juga bagi pergerakan manusia.

Menurutnya, hal ini berimplikasi pada hubungan internasional yang tidak lagi semata bertumpu pada hubungan antar negara, akan tetapi juga pada hubungan antar masyarakat.

"Untuk itu, kemampuan pemerintah melakukan rekayasa kondisi yang mendukung hubungan antar masyarakat yaitu pemberian kemudahan perlintasan manusia menjadi sangat penting demi tercapainya peningkatan perekonomian bangsa," kata Bupati Keliobas pada kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing [Tim Pora] di Aula Kemenag SBT, Rabu (21/9).

Keliobas mengigatkan kalau hal itu harus diiringi upaya peningkatan kewaspadaan dan kesiapan oleh seluruh pihak. Yang mana setiap aparatur pemerintah dan masyarakat umum mesti sadar, bahwa terdapat potensi negatif dari setiap kemudahan perlintasan manusia.

"Seperti masuknya ideologi dan budaya asing yang tidak sesuai, peningkatan tindak kejahatan transnasional. Dan berbagai hal lainnya, termasuk naiknya jumlah para pencari suaka atau pengungsi," paparnya.

Namun begitu, Bupati meminta setiap pihak tidak menutup diri atas adanya pemberian kemudahan perlintasan manusia hanya karena ketakutan akan dampak negatif yang mungkin timbul.

"Karena hal ini hanya akan mengorbankan tujuan utama kita, yaitu peningkatan perekonomian bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat. Sementara yang kita perlukan saat ini adalah kerja nyata yang terkoordinir dari seluruh pihak dalam peran dan bidangnya masing-masing. Termasuk untuk mengurangi ekses negatif yang mungkin timbul," tandas Bupati.

Di kegiatan ini Kementerian Hukum dan Ham [Kemenkumham] Provinsi Maluku mengajak semua pihak di Kabupaten SBT sama-sama mengawasi Warga Negara Asing [WNA] yang berkunjung ke daerah itu.

Ajakan itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah [Kanwil] Kemenkumham Maluku H. M. Anwar dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Devisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Maluku Mas Arie Yuliansa Dwi Putra

Anwar menjelaskan, isunya adalah maraknya tenaga kerja asing yang masuk ke daerah-daerah. Sehingga patut diawasi bersama-sama oleh semua pihak untuk mengantisipasi penyalahgunaan izin.

"Mari kita bersama-sama saling bahu membahu dalam mengawasi kegiatan orang asing di wilayah kerja kita, sehingga dapat mengantisipasi hal-hal negatif yang kemungkinan bisa terjadi dengan adanya WNA," ajak H. M. Anwar.

Saat ini, kata dia, data orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon, terdapat dua orang WNA asal Negara China yang berada di kabupaten penghasil minyak bumi itu.

Menurutnya, selain dua WNA itu, terdapat kemungkinan adanya WNA lain yang memasuki kabupaten bertajuk 'Ita Wotu Nusa' itu untuk keperluan wisata maupun kegiatan lain yang mungkin diketahui para anggota Tim Pora Kabupaten dan Kecamatan se-SBT

"Saat ini data orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon, khususnya di wilayah SBT tahun 2022 terdapat 2 WNA China. Mereka bekerja sebagai TKA di perusahaan kayu PT Guodong Sulawesi Wood Industries," terangnya.(KTA)