KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku melalui Bappeda menggelar Rapat koordinasi (Rakor) pengembangan Kota Langgur di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra).Ibukota Kabupaten Malra itu berpindah ke Langgur, setelah Kota Tual menjadi daerah otonom baru sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007.

Dalam paparannya Kepala Bappeda Provinsi Maluku Anthon Lailosa menjelaskan pemindahan ibukota mengakibatkan Kabupaten Malra harus kembali membangun sarana dan prasarana di ibukotanya itu.

Dikatakan Lailossa menurut RPJMD periode tahun 2018-2023 infrastruktur dasar perkotaan menjadi skala prioritas untuk ditangani di periode tersebut. “Maka Tahun 2023 mendatang salah satu fokus pembangunan di Kabupaten Malra diarahkan pada pengembangan dan penataan Kota Langgur,” ungkap Lailosa saat memimpin Rakor di lantai VI Kantor Gubernur Maluku Jumat (24/6).

Lailosa juga mengapresiasi kehadiran Bupati Malra Thaher Hanubun dan sejumlah pimpinan OPD Pemkab Malra dalam rakor. Menurutnya Kehadiran Bupati Malra dan jajarannya merupakan  sikap proaktif guna menyampaikan aspirasi. “Tentunya hal itu akan mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari kami di Provinsi,” kata Lailosa, kepada awak media usai rakor

Masih menurut kepala Bapeda Provinsi Maluku itu hasil rakor akan menjadi masukan bagi proses perencanaan bersama DPRD Provinsi Maluku maupun stakeholder lainnya. ”Sehingga aspirasi Bupati Malra dan jajarannya bisa terwujud sesuai kemampuan provinsi sebagai wakil pusat,” aku Lailossa.

Bupati Malra, Thaher Hanubun juga menyatakan apresiasinya atas langkah Pemprov Maluku yang telah merespon surat Pemkab Malra. “Kami apresiasi Pemprov yang diwakili Pak Kepala Bappeda dan anggota DPRD Provinsi Maluku. Lebih khusus kami sampaikan terima kasih secara khusus kepada Bapak Gubernur Maluku,” kata Bupati Hanubun.

Diakui koordinasi dengan Gubernur Maluku untuk bangun Kabupaten Malra kearah yang lebih baik cukup efektif. Dan keberhasilan pembangunan di daerahnya tak lepas dari peran Gubernur Maluku Murad Ismail.

“Beliau selalu memberikan rekomendasi kepada saya. Sehingga saya bisa jalan di kementerian-kementerian yang ada di Jakarta,” akui Bupati Malra.

Diakui Hanubun kehadirannya bersama sejumlah pimpinan OPD, dan beberapa anggota DPRD Provinsi Maluku ini dalam rakor diawali oleh suratnya ke Gubernur melalui Sekda Provinsi Maluku. “Surat kami untuk menyampaikan pikiran-pikiran tentang pembangunan di Malra,” akuinya.

Apalagi, kata dia, Kabupaten Malra sebagai salah satu kabupaten tertua di Maluku, yang berdiri 1953 lalu dan telah memekarkan 4 Kabupaten dan kota tentu butuh perhatian serius dari Pemprov.

“Alhamdulilah, Pak Anthon mewakili Pak Sekda, respon aspirasi kami. Memang Tahun 2022 ini pembangunan tidak signifikan di Langgur. Hanya sentuhan-sentuhan kecil saja. Apalagi, kami saat ini membangun dari Desa ke Kota. Alhamdulilah, desa atau Ohoi sudah mengalami peningkatan pembangunan,” jelasnya.

Selain Kepala Beppeda Maluku, Bupati Malra dan jajaranya turut hadir dalam Rakor, Kadis Infokom Maluku Titus Renwarin, anggota DPRD Maluku asal dapil Malra, Kota Tual dan Aru, yakni Benhur Watubun, Mumin Refra, Saodah Tethol, dan sejumlah pihak lainya.

(KTA)