KABARTIMURNEWS.COM,LANGGUR, - Pelaksanaan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Komunikasi dan Informatiika (Kominfo) Provinsi Maluku bersama Dinas Kominfo se-Maluku di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), bertujuan menyatukan persepsi, kolaborasi, dan sinergitas.

Demikian disampaikan Titus F. L. Renwarin dalam sambutanya pada pelaksanaan Forum OPD Dinas Kominfo Provinsi Maluku, di aula Kantor Bupati Malra, Rabu (23/3) hingga Kamis (24/3), yang dihadiri seluruh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten dan Kota.

Selain itu, hadir juga para Pejabat Eselon III Dinas Kominfo Provinsi serta Subag Perencanaan Dinas Kominfo Kabupaten dan Kota yang berjumlah 55 orang peserta. Sebagai Narasumber antara lain dari Badan Siber dan Sandi Negara, Bappeda Provinsi Maluku dan Kepala Dinas Provinsi Maluku.

"Forum OPD ini bertujuan menyatukan persepsi dan kolaborasi antara Dinas Kominfo dengan Dinas Kominfo Kabupaten/Kota terhadap perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok serta fungsi Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik agar dapat berjalan sinergi dan searah,"kata Renwarin.

Dikatakan, forum ini akan membahas isu-isu terkait Informasi Komunikasi Publik (IKP), Persandian dan Statistik yang akhirnya akan melahirkan rekomendasi yang ditandatangani seluruh Kepala Dinas baik Provinsi, Kabupaten dan Kota.

"Rekomendasi ini selanjutnya akan diimplementasikan melalui kebijakan pada setiap tataran pemerintah daerah sehingga tugas dan fungsi Komunikasi dan Informatika berjalan optimal,"terangnya.

Renwarin memberikan apreseasi tinggi dan ucapan terima kasih kepada Bupati Maluku Tenggara (Malra), Thaher Hanubun yang telah memfasilitasi pelaksanaan Forum OPD Kominfo Provinsi Maluku Tahun 2022 dengan luar biasa.

Bupati Malra, Thaher Hanubun mengatakan, Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat merasa terhormat menjadi tuan dan nyonya rumah sekaligus menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini.

"Hari ini, kita telah melewati fase-fase penting dalam peradaban dunia di bidang teknologi informasi yang dimulai dari revolusi Industri 1.0 sampai revolusi industri 4.0 bahkan saat ini diwacanakan untuk memasuki revolusi Industri 5.0 atau akrab disebut (Sosiaty),"kata Hanubun.

Pada Titik ini, kata dia, dituntut untuk lebih peka dan melek terhadap perkembangan Teknologi Informasi (IT) dan digitalisasi sektor layanan pemerintah yang diusung Presiden Jokowi. "Ini mewajibkan seluruh daerah menerapkan kaidah-kaidah digital dalam berbagai layanan pemerintahan yang pada akhirnya bertujuan memberi kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh hak layanan dari pemerintah,"terangnya.

Hal ini, sebut dia, tentu harus berbanding lurus dengan penyediaan sarana telekomunikasi berbasis Internet yang menjadi entry point bagi kita untuk masuk dalam layanan pemerintahan berbasis Digital.

“Saya bersyukur, sejak kami terpilih memimpin Kabupaten Maluku Tenggara ini di tahun 2018. 'Gerak cepat kami telah membuahkan hasil signifikan dalam memberi layanan Telekomunikasi berbasis Internet. Tentunya didukung penuh oleh Bapak Gubernur Maluku dalam memberikan rekomendasi bagi kami bergerilya di pusat menghadirkan menara-menara Telekomunikasi,"bebernya.

Diakhir tahun 2018 sampai 2019, jelas dia, cakupan layanan Internet hanya mencapai 42 persen dari total 190 Ohoi dan 1 Kelurahan. “Pada Tahun 2020 dengan penambahan sembilan menara Telkomsel dan Upgrade terhadap tujuh menara BAKTI Kominfo dari 2G ke 4G, maka kita telah mencapai 72 persen Ohoi terkoneksi Internet,” katanya.

Dikatakan, akhir tahun 2021 kemarin, di akui pandemic Covid-19 dan perubahan regulasi dimana bakti hanya melayani daerah 3T telah cukup berpengaruh, sehingga pertumbuhan cukup lambat, meskipun patut disyukuri bahwa akhir 2021, Malra bertambah tiga menara Telkomsel Reguler di Wilayah Pulau Kei Besar dan tiga Menara Telkomsel yang berasal dari alokasi Non 3T di Pulau Kei Kei Kecil dan Pulau Warbal.

Sementara di awal 2022 ini, ditambah dua Menara Telkomsel Non 3T yang sementara proses pembangunan di Ohoi Marvun dan Ohoidertutu,paparnya. Dengan penambahan menara-menara tersebut, untuk enam Kecamatan di Pulau Kei Kecil telah terkoneksi 98,68 persen atau 75 Ohoi Terkoneksi dari 76 Ohoi yang ada di Pulau Kei Kecil. Yang tersisa hanya di Pulau Tanimbar Kei.

"Sementara untuk di Pulau Kei Besar, dari 115 Ohoi yang sudah terkoneksi Jaringan 4G Internet sebanyak 79 Ohoi atau 69 persen Ohoi-Ohoi. Terbanyak yang belum terkoneksi ada di wilayah Kecamatan Kei Besar Utara Timur dan Kei Besar Utara Barat," bebernya.

Total Cakupan Jaringan Internet di wilayah Maluku Tenggara sebesar 81 persen. "Angka ini cukup baik, meskipun keprihatinan kita ada diwilayah Pulau Kei Besar bagian Utara Timur dan Utara Barat. Wilayah-wilayah ini termasuk dalam Wilayah Terluar sesuai Perpres 6 tahun 2017. Dan untuk Kei Besar Utara Timur, Masuk kedalam Lokasi Prioritas (LOKPRI) Wilayah Perbatasan Negara,"rincinya.

Pemerintah Provinsi Maluku, harap dia, harus melihat ini sebagai tantangan yang harus dicarikan solusinya. Maluku Tenggara termasuk Wilayah Perbatasan dan Pulau terluar, meskipun tidak termasuk dalam Daerah Tertinggal, namun hak sebagai Wilayah terluar dan Perbatasan Negara hendaknya dapat diperhitungkan.

"Kebutuhan kita terhadap Kecamatan Kei Besar Utara Timur dan Utara Barat, dapat diakomodir dalam alokasi menara yang bersumber dari BAKTI Kominfo karena Kontir Wilayah di kedua Kecamatan ini cukup berat untuk diintervensi Provider seperti Telkomsel,"ingannya. (*/KT)