KABARTIMURNEWS.COM,PIRU, - Pengadaan kapal operasional Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), yang dianggarkan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) setempat Rp 7,1 miliar, bersumber dari APBD 2020, ‘misterius.’

Bagaimana tidak, se­lain anggarannya ukup besar, fisik kapal diduga kecil atau tidak se­banding anggaran yang dialokasikan. Untuk diketahui, pengadaan kapal milik Pemkab SBB itu dilelang tahun 2020. Situs LPSE, lelangnya dimenangkan PT Kairos Anugrah Marina.

Pengadaan kapal tersebut, diduga kuat mengandung unsur tindak pidana korupsi. Kapal yang diprediksi tiba di pertengahan 2021, tak kunjung ada hingga 2022 ini.

Kasus kapal itu, telah ditangani Polres SBB. Dalam proses penyelidikan yang dilakukan Polres SBB, sejumlah pihak diketahui telah dimintai keterangan. Namun, penyelidikan kasus pengadaan kapal operasional, hingga kini tak ada progres.

Wakil Direktur Bidang Hukum, HAM dan Lingkungan Hidup, Mollucas Corruption Watch (MCW) Wilayah Maluku, Andi Takdir Palaguna, Kepada Kabar Timur, Minggu (13/2) mengatakan, ada apa dengan Polres SBB?

"Kalau tidak salah, kasus ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Polres SBB, tapi kenapa sampai sekarang tidak ada progres. Jangan diam begini dong, ini soal uang negara. Jadi harus diusut tuntas,"katanya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, dari persoalan kasus dugaan tindak pidana korupsi, pengadaan kapal senilai Rp 7,2 M, bisa disimpulkan bahwa Polres SBB tidak serius dalam proses penanganan kasus-kasus korupsi.

"Kasus yang katanya sudah tahap penyelidikan saja, tidak ada perkembangan. Bagaiamana mau ada tersangka. Kami selalu mendukung kerja Polres SBB menuntaskan kasus korupsi,"paparnya.

Dia berharap, Polres SBB seriusi kembali kasus ini. Sebab memberantas korupsi merupakan cita-cita negara. Apalagi nilai anggaran untuk kapal ini besar, jadi keliru kalau didiamkan, tutup dia.

(KTE)