KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Demo menolak pemberlakuan PPKM Mikro diperketat, dan darurat, yang dilakukan puluhan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, di depan Gedung Balai Kota, Kamis (15/7) kemarin, berakhir ricuh.

Puluhan massa yang datang dengan atribut spanduk bertuliskan kata-kata penolakan PPKM itu, terlibat bentrok dengan petugas Satpol-PP yang berjaga di kantor Walikota.

Massa yang ingin masuk dihalaman gedung Kantor Walikota Ambon itu, dihadang oleh aparat gabungan (Polisi-Satpol-PP) . Tidak terima dihalangi, massa kemudian berontak.

Demonstran berusaha masuk ke halaman Kantor Walikota, terlibat saling dorong, menyebabkan sejumlah mahasiswa terjatuh. Tidak hanya itu, adu argumen antara pendemo dengan petugas pun tak terhindarkan.

Dalam aksinya para demonstran ini menuntut pemberlakuan PPKM mikro diperketat segera dicabut. Pasalnya, mereka menilai, aturan dalam penerapannya tidak memiliki dasar hukum tetap.

“Kami menolak PPKM. Aturan didalamnya harus dicabut, karena tidak miliki dasar hukum kuat. Itu bisa dikatakan kuat apabila regulasinya dalam bentuk Peraturan Walikota, bukan instruksi Walikota,”  kata Jihad dalam orasinya.

Selain itu,  mereka juga menolak edaran Kementrian Agama, yang disampaikan oleh Kemenag Provinsi Maluku. “Kami menolak edaran, yang menyatakan, peniadaan Sholat Idul Adha, “ tegas pendemo.

“Kita minta ada transparansi  pengelolaan anggaran corona. Karena itu bukan rahasia negara. Jadi publik harus tahu. Kami berharap pemerintah mengevaluasi kinerja semua rumah sakit, “tegas mereka.

Menurut mereka, evaluasi kinerja rumah sakit diperlukan. Pasalnya, semua orang yang meninggal di rumah sakit, selalu divonis korban Covid-19.

“ Yang meninggal di rumah sakit itu, semua divonis corona. Kinerja macam apa ini.  Pokoknya pemerintah harus melihat hal itu. Evaluasi kinerja rumah sakit.  Jangan sampai rumah sakit jadi momok bagi masyarakat, “terangnya.

Dalam aksi tersebut,  mereka juga menolak keras masuknya tenaga kerja asing di Maluku. “Banyak putra daerah yang nganggur, mengapa pemerintah seenaknya terima tenaga kerja asing, “ tandas demonstran.

Demo menolak penerapan PPKM Mikro diwarnai aksi kekerasan petugas. Aparat gabungan membubarkan paksa aksi  mereka. Para mahasiswa ini mengklaim demo untuk menyuarakan aspirasi terkait PPKM Mikro yang berdampak pada aktivitas ekonomi warga.

“Bayangkan, oto-oto angkot sampai kosong, PKL kurang pembeli. Kalau mau batasi, ya semua swalayan mall dan sebagainya,” kata Ismail Salua kepada Kabar Timur saat demo diskorsing untuk shalat dhuhur.

Uniknya saat skorsing, beberapa mahasiswa IAIN Ambon diamankan petugas. Termasuk salah satu almamater IAIN Ikbal Kaplale yang mengaku dipukuli hingga jatuh ke tanah.  “Petugas Satpol PP dan polisi pukul beta” kata Ikbal kepada wartawan.

Dikonfirmasi Wakapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease AKBP Heri Budianto mengatakan demonstrasi tersebut tidak mengantongi izin. “Demo dilakukan tidak memiliki izin dari kepolisian,” ungkap Heri

Menurutnya, Kota Ambon berlaku PPKM Mikro sehingga tidak boleh terjadi kerumunan massa seperti dilakukan pendemo IAIN itu.

Salah satu warga Surya Ltc menilai penyampaian aspirasi mahasiswa IAIN Ambon sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat ekonomi ke bawah. “Mau bilang bagaimana, yang mereka aspirasikan itu juga ada benarnya,” tukas Surya.

Menurutnya, PPKM Mikro dianggap berlebihan pasalnya, kebijakan Presiden Jokowi hanya meliputi daerah tertentu. Kalau pun harus disesuaikan dengan kondisi Kota Ambon perlu diingat dampak pada aktivitas ekonomi warga.

Bahkan bukan hanya itu, aktivitas peribadatan umat beragama juga terancam. “Ini bisa-bisa shalat Jumat tanggal 20 Juli juga ditiadakan,” katanya bersepkulasi. (KTA/KTE)