Soal Dana Hibah 2018

Kejati Didesak Periksa Kepala Kesbangpol dan Bupati SBB

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, diminta melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Seram Bagian Barat (SBB) M. Yasin Payapo dan Kepala Kesbangpol SBB, Saban Patty, terkait dana hibah 2018 yang tidak memiliki laporan pertanggungjawaban.

Permintaan ini disampaikan Kabiro Kogade DPD PMPRI Maluku, Saman Amirudin Patty, kepada Kabar Timur, Senin (19/4). Menurutnya, ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Maluku, terkait dana hibah Pemda SBB yang menggunakan APBD tahun anggaran 2018.

“Bupati SBB dan Kepala Kesbangpol harus diperiksa. Kejati Maluku mestinya jelih melihat hal ini, karena juga sudah masuk dalam temuan BPK,” jelas Saman.

Dari data pihaknya, temuan BPK terhadap dana hibah dan bantuan sosial Rp 1.380.475.000.00, tidak sesuai ketentuan serta tidak dilengkapi dokumen pertanggungjawaban.

“Realisasi belanja hibah dan bantuan sosial Rp 1.380.475.000.00 itu tidak ada laporan pertanggungjawabannya.  Kami berharap Kejati Maluku dapat melihat ini guna ditindaklanjuti, “ harapnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, pemberian bantuan beberapa dana belanja Hibah dan Bantuan Sosial kepada beberapa organisasi dan Mesjid, sangat tidak sesuai peruntukan anggaran dimaksud. “APBD Tahun Anggaran 2018 hanya digunakan tidak sesuai peruntukan dan kebutuhan yang semestinya. Alias, membuang-buang Anggaran Daerah, “ katanya.

Dia menegaskan, Kejati Maluku harusnya bisa menjemput bola dalam mengatasi persoalan korupsi di Maluku, terutama di Kabupaten Seram Bagian Barat. “Sebab hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri  No.32 tahun 2011, yang di rubah dengan Permendagri No. 14 tahun 2016 yang menyatakan, Pemberian Bantuan Sosial dan Dana Hibah harus disertai Laporan Pertanggungjawaban, “ terangnya.

Oleh sebab itu, tambah Saman, jika tidak ada perhatian serius Kejati Maluku atas kasus tersebut, otomatis untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih disetiap Kabupaten/Kota di Maluku termasuk SBB akan mustahil.

“Agar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik atau Good Government dan Pemerintahan yang Bersih atau  Clean Government, kami meminta Kejaksaan Tinggi Maluku untuk memproses masalah ini hingga tuntas, “ tutupnya. (KTE)

Komentar

Loading...