Bupati Diminta Copot Direktur RSUD Piru

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) , M. Yasin Payapo, diminta mencopot Johan Frangki Selanno, dari jabatan Sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Piru.

Permintaan tersebut bukan tanpa alasan. Johan Frangki Selanno, diduga telah melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) terhadap hak-hak tenaga honorer yang ada di RSUD Piru.

Ketua DPD Maluku LSM Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI) Erpan Tella, kepada Kabar Timur, Minggu (11/4) mengaku, ada pemotongan gaji tenaga honorer yang dilakukan sepihak oleh RSUD Piru.

“Informasi dari honorer RSUD Piru, melakukan pemotongan Rp 500 ribu dari total Rp 1,5 juta gaji yang harus diterima, “ ungkapnya. Padahal, lanjutnya, sesuai rapat yang dilakukan antara honorer dan direktur RSUD Piru, telah disepakati ada penambahan gaji. “Bahkan mereka telah disodorkan blanko untuk ditandatangani, “ katanya.

“Para honorer sudah menandatangani blanko total gaji Rp 1,5 juta. Namun anehnya, tenaga honorer itu tidak diberikan gaji sesuai yang mereka tandatangani. Mereka hanya terima Rp 1 juta saja. Sementara Rp 500 ribu tidak kemana, “ paparnya.

Mirisnya, selain melakukan pemotongan sebesar Rp 500 ribu, pihak RSUD Piru juga diketahui belum membayar pesangon yang dinamakan uang makan pegawai selama delapan bulan.

“Pegawai  clening servis, Loket, BPJS dan Reka Medik ternyata belum mendapatkan uang makan mereka selama delapan bulan. Padahal formulir atau blanko tentang semua uang tersebut telah ditandatangani, “ jelasnya.

Atas dugaan KKN sengaja dilakukan RSUD Piru, pihaknya meminta Bupati Yasin Payapo melihat persoalan ini dan harus melakukan langkah tegas menyikapi masalah tersebut.

“Bupati jangan tinggal diam. Ini sudah ada keluhan honorer. Mestinya jangan dibiarkan berlama-lama, Bupati harus copot Direktur RSUD Piru. Masalah ini serius, karena menyangkut hak-hak banyak orang, “ tegasnya.

SBB, sambungnya, harus dibersihkan dari tindakan KKN seperti yang saat ini terjadi dalam RSUD Piru. “Kalau bapak bupati tidak sigap, otomatis peluang terjadi tindakan KKN, bukan hanya di RSUD saja, namun dapat mencakup semua OPD, dan itu bisa saja, “ tutupnya. (KTE)

Komentar

Loading...