Kades Bantah Indikasi Korupsi ADD dan DD di Jerili

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Kepala Pemerintahan Desa (Kades) Jerili, Kecamatan TNS, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Rudolf F Pormes membantah pernyataan.

Kabid Investigasi dan Korwil Maluku LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI ) Hengky L Workala, perihal tuduhan adanya indikasi penyalahgunaan ADD dan DD tahun 2019 yang dilakukan pemerintah desa Jerili seperti yang termuat dalam pemberitaan Kabar Timur edisi 30 Maret 2021 lalu.

“Saya mau klarifikasi seperti termuat dalam berita Kabar Timur edisi 30 Maret 2021 dengan judul pemberitaan Anggaran ADD Negeri Jerili Malteng Di Tilep tidak benar,” kata Kades Jerili, Rudolf Pormes melalui siaran persnya yang diterima Kabar Timur, Kamis (7/4).

Menurutnya, terkait pembayaran Insentif dari operator Negeri Tahun 2019, itu tidak ada persoalan apapun baik dari yang bersangkutan maupun pihak negeri. “Jadi bagi kami tidak ada persoalan sehingga kami menilai informasi yang di muat oleh media berdasarkan keterangan dari Saudara Hengky L Workala sangat tidak berdasar,” tuturnya

Dikatakan, terkait ADD dan DD dimaksud, pemerintah Jerili telah menyampaikannya lewat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kepada badan saniri, Kepala Kecamatan TNS maupun Pemerintah Kabupaten Malteng.

Dan laporan itu telah sesuai regulasi dan mekanisme sebagaimana aturan yang berlaku sehingga pihak pemerintah desa tidak ingin menanggapi lebih jauh terhadap tuduhan sepihak tersebut. “Karena kita telah bekerja sesuai regulasi. Dan kita anggap ini bukan persoalan sehingga kita tidak mau tanggapi lebih jauh terkait tuduhan ini,” tegas dia

Sebelumnya diberitakan, penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2019 oleh Kepala Pemerintahan Negeri Jerili, Kecamatan TNS, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) cukup amburadul.

Banyak dari anggaran ADD desa tersebut yang ditilep. Entah ditilep oleh kepala desa atau staf lainnya, tapi fakta menunjukan demikian. Uang belanja pemberdayaan masyarakat, honor operator desa, maupun anggaran pembangunan di desa tidak sesuai dengan RAB yang ada.

“Yang kami dapatkan dari saniri, tokoh masyarakat, dan masyarakat penerima manfaat seperti itu. Ternyata di RAB lain, fakta di lapangan lain. Jadi memang amburadul,” kata Kabid Investigasi dan Korwil Maluku LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI), Hengky L Workala saat mendatangi redaksi Kabar Timur, Senin (29/3).

Menurutnya, untuk bidang pemerintahan, dalam RAB tertulis honor operator desa per bulan sebasar Rp 600 ribu. Jika selama setahun, maka operator desa akan menerima senilai Rp 7,2 juta. Anehnya, terhitung setahun, operator desa hanya mendapatkan Rp 2 juta. Sementara sisa Rp 5,2 juta diambil oleh kepala desa setempat Rudolf F Pormes.

Kemudian, untuk pembelian mesin chainsaw, yang ada pada RAB desa terlampir harga per satu unit mesin chainsaw Rp 15 juta. Jika beli untuk dua kelompok, maka total sebesar Rp 30 juta. Tapi, kepala desa membeli mesin tersebut tidak dalam kondisi siap dipakai melainkan hanya suku cadang.

Suku cadang ini nantinya dirakit kembali barulah bisa dipakai. Harga suku cadang sebesar Rp 5.035.000. Jika dikalikan dua unit maka totalnya Rp 10.070.000. “Sisa dari anggaran sebanyak Rp 19.930.000 entah kemana. Tidak pernah ada keterbukaan,” jelasnya.

Indikasi penyalahgunaan anggaran juga terjadi untuk pembelian lima unit mesin ketinting. Sesuai RAB desa, satu unit ketinting dibeli dengan harga Rp 3 juta.

Namun fakta yang ada, mesin yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi. Sebab, yang dibeli adalah mesin bermerk metsumato. Harga untuk lima unit mesin merk metsumato sebesar Rp 9.485.103. “Yang ditetapkan mesin merk honda. Tapi yang dibeli merk lain. Jadi anggaran sisa juga tak tahu kemana,” paparnya.

Dia mengaku, bukan itu saja, tapi ada banyak keganjalan yang terjadi. Misalnya penyalahgunaan untuk anggaran pembelian bibit sapi, bibit ikan lele, mesin genset, alat-alat pertukangan, material untuk pekerjaan pembangunan lima rumah layak huni dan lain sebagainya. (KTY)

Komentar

Loading...