Warga Bongkar Korupsi Dana Desa Rumeon

KABARTIMURNEWS.COM,BULA, - Dugaan Korupsi Dana Desa Rumeon, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), mulai terkuak dengan nilai yang fantastis, ungkap salah satu Warga Desa Rumeon, Mariyani Tuhuteru, Rabu (07/4).

Tuhuteru  mengaku, resmi melaporkan Kepala Desa Rumeon, Saleman Kelilauw ke Polres SBT, terkait dugaan korupsi pengelolaan Dana Desa. Beberapa item kegiatan yang tertuang pada APBDes tahun 2018 dan 2019 tidak diketahui peruntukannya.

“ Prosesnya jalan ditempat, alasannya berdasarkan hasil Pemkus kerugian hanya Rp 101 juta.  Jadi kades diberikan waktu 60 hari untuk merealisasikan program yang belum ada sesuai hasil Pemkus. Kalau Dia (Kades) tidak selesaikan berarti kasusnya masuk tahap penyidikan, tetapi kalau diselesaikan berarti kasusnya tutup,” ungkap Tuhuteru, mengutip salah salah satu petugas di Polres SBT.

Total Dana Desa Rumeon Tahun 2019 Rp,1.035.089,000,  sementara Alokasi Dana Desa (ADD) Rp,344.252.000 total penerimaan Desa, Rp. 1.379.341.000. Dari total anggaran tersebut, pihak Desa pisahkan Rp.200.000.000.

“Pemisahan Rp 200 juta  dilakukan Kepala Desa dan Bendahara. Katanya untuk Pelunasan Pajak Pembelanjaan Tahun 2019,” ungkap dia.

Selain itu, Program Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa) yang dianggarkan Rp. 261.885.000 tidak jelas pengelolaannya. Selanjutnya, Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll) yang dianggarkan Rp. 17.450.000 tidak direalisasikan, Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi Sebesar Rp. 663.454.000,  berdasarkan fakta di lapangan, hanya 97 KK penerima Bantuan Usaha Mikro dalam bentuk sembako lansung.

Padahal , Desa Rumeon tidak memiliki Koperasi Desa sehingga program tersebut gagal, Pembangunan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan olahraga Desa Rp. 14.000.000. Fakta di lapangan, Pemuda hanya menerima uang dari Bendahara Desa Sebesar Rp. 12.000.000,00.

Tidak hanya itu, dia mengaku, Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa Rp. 40.000.000, Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa Rp. 18.000.000 dan, Pelaksanaan Posyandu (Makanan Tambahan ,Kelas Bumil Lansia dan Insentif), Rp. 13.550.000.

Fakta  lapangan menunjukan tidak pernah ada sekalipun pembagian makanan tambahan bagi anak-anak, Bumil dan Lansia dan  Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa Rp,55.250.000, juga  realisasi dilapangan tidak ada kegiatan tersebut, beber Tuhuteru. (KTF)

Komentar

Loading...