Mahasiswa Buru Demo KPK, Desak Periksa Ramly Umasugi

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - KPK, janji menindaklanjuti tuntutan dan secepatnya melakukan pemeriksaan kepada Bupati Ramli Umasugi.

Himpunan Mahasiswa Buru (HMB), Jakarta demo di depan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, kemarin. Dalam aksinya mereka mempertanyakan kejelasan atau progres penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Buru, Ramly Umasugi alias RU.

“Ini akumulasi kekecewaan kami kepada KPK. Kami harus lakukan (demo) seperti ini, sebab beberapa kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Buru, mengapa belum dibidik serius oleh lembaga antirasuah, “ungkap  Koordinator Aksi, Enal Bupolo, melalui telepon seluler, kepada Kabar Timur, Rabu, tadi malam.

Menurutnya, dalam aksi yang dilakukan HMB Jakarta, Rabu siang tadi,  menuntut  dan mendesak KPK, untuk serius mengusut kasus dugaan gratafikasi atau korupsi yang melibatkan Ketua DPD Partai Golkar Maluku itu, yakni: Ramly Umasugi.

“Kami minta kepada KPK, agar bisa turun langsung mengaudit aset-aset pribadi seperti rumah dan lain sebagainya, yang secara langsung tidak terdaftar dalam LHKPN, “ paparnya.

Aksi HMB Jakarta ini dikawal ketat aparat kepolisian itu. Menurut Enal Bupolo,  pihaknya juga desak KPK serius dalam melakukan audit terhadap skandal pemotongan Dana Desa dan SPPB fiktif 2017, yang diduga ada korupsi didalamnya.

“Pemotongan Dana Desa dan SPPB Fiktif tahun 2017 harus juga jadi perhatian serius. KPK harus secepatnya audit atas dugaan korupsi yang kemungkinan besar ada keterlibatan Bupati Buru didalamnya, “ kata Enal.

Sebagai bahan referensi terhadap KPK, pihaknya juga meminta Ramli Umasugi dapat diperiksa lantaran secara terang-terangan melakukan penganggaran satu item pekerjaan terhadap dua sumber anggaran.

“KPK harus segera periksa Bupati Buru, karena berani menganggarkan satu item pekerjaan, dengan dua sumber anggaran yang terdapat pada DAK 2019, dengan total Rp 36 Miliar,” ungkapnya.

Fatalnya, satu item pekerjaan yang dianggarkan dengan dua anggaran tersebut hanya selesai dibangun 20 persen. “Ini harus menjadi perhatian serius oleh KPK, “ tegasnya.

“Sisa anggaran dari proyek yang dikerjakan hanya 20 persen itu, kemudian dikembalikan ke kas negara tahun 2020. Anehnya, proyek dimaksud telah dianggarkan Rp 38 miliar, tanpa ada pembahasan di DPRD setempat, baik lewat pembahasan APBD murni, atau perubahan. Sehingga proyek 20 persen itu meninggalkan hutang 28 miliar, “ungkapnya.

Lebih lanjut, HMB Jakarta berharap kepada KPK agar melakukan audit terhadap anggaran Covid-19 yang dikucurkan Pemerintah Pusat kepada Kabupaten Buru Rp 45 miliar, agar dapat dipertanggungjawabkan realisasi penganggarannya.

“Pansus DPRD Buru sudah dibentuk untuk mempertanggungjawabkan anggaran corona. Namun sampai sekarang belum juga dilakukan. KPK harus turun tangan mengaudit hal ini,” ujarnya.

Jika semua tuntutan HMB Jakarta tidak digubris secepatnya KPK, pihaknya mengancam akan datang melakukan aksi serupa, dengan masa yang lebih besar, guna mendesak KPK mengusut tuntas segala bentuk kejahatan korupsi di Buru yang melibatkan Ramli Umasugi.

“Tadi kami diterima oleh KPK, dan mereka janji akan menindaklanjuti semua tuntutan kami, dengan secepatnya melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Ramli Umasugi, atas semua dugaan korupsi yang melibatkan dirinya di Kabupaten Buru, “ terangnya.

Dia menambahkan, saat melakukan audensi, HMB menekankan agar proses bidikan yang telah dilakukan KPK sejak tahun 2020, bahkan pernah turun langsung ke Kabupaten Buru, jangan sampai hilang jejak.

“Kasus-kasus dugaan korupsi di Buru ini, telah diselidiki KPK selama satu tahun. Kami sudah tekankan kepada mereka, jangan sampai anggaran penyelidikan sejauh ini terbilang mubazir, atau di SP3 kan. Tapi, berdasarkan pernyataan KPK, mereka berterimakasih dan serius menyikapi tuntutan dimaksud, untuk segera ditindaklanjuti secepatnya, “ tutup Enal. (KTE)

Komentar

Loading...