Desak Usut Dua Mega Proyek di Malteng

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Ada dugaan penguasa ikut  “titip” jatah dalam dua paket proyek yang dikerjakan asal-asalan itu.

Dua mega proyek itu sempat dipublis sejumlah media cetak dan online.  Setidaknya ini harus jadi perhatian.  Institusi penegak hukum di Maluku, seperti Kepolisian dan Kejaksaan diminta serius mengusut dugaan sejumlah proyek bermasalah di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), yang berpotensi  terjadinya kerugian negara.

“Ada dua paket mega proyek yang sempat jadi perhatian publik di Maluku. Proyek  Tribun di Ori, di Pulau Haruku  dan proyek Puskesmas di Desa Waer, Kecamatan Banda. Kedua proyek ini menggunakan APBD Malteng 2020,” kata Yuslan Louhatu, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Masohi,  kepada wartawan, Senin, kemarin.

Proyek Puskesmas di Desa Waer, Kecamatan Banda Naira, Rp 9 Miliar dan proyek Tribun sepak bola di Ori, kecamatan Pulau Haruku, Rp 606.140 juta. “Hasil dari dua proyek ini bermasalah dalam realisasinya. Ini fakta yang terungkap dari kedua proyek ini sebagaimana informasi yang dirilis media,” sebutnya.

Dia menilai dua institusi penegak hukum lemah dalam merespon pelbagai dugaan korupsi dari sejumlah paket proyek di Malteng, termasuk dua paket proyek yang lagi menjadi bahan diskusi  pelbagai kalangan terkait dengan ketidak beresan proyek tersebut.

“Puskesmas di Pulau Waer dibangun anggaran Rp 9 Miliar, namun hasilnya amburadul. Begitu juga tribun sepak bola di Ori yang sempat ambruk. Ini harus jadi perhatian serius dua institusi hukum, Kejaksaan dan Polri,” tegasnya.

Kedua proyek ini dikerjakan tidak sesuai bestek dan hasilnya jauh dari ekspektasi jika dibandingkan dengan anggaran yang dikucurkan, harus diusut tuntas Kejati atau Polda. Bisa saja ada dugaan terindikasi korupsi atas semua itu.

“Dugaan korupsi terkuak di Kecamatan Banda. Puskesmas Desa Waer dianggarkan Rp 9 miliar, hasil pekerjaannya asal-asalan, padahal masa kontrak sudah berakhir antara Juli-Desember 2020 lalu. Yang saya mau tanyakan, Kejati dan Polda Maluku menyadari hal ini atau tidak?, “ujarnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan, jika tidak ada perhatian serius dalam mengusut dugaan korupsi dari dua proyek APBD Maluku Tengah, yang dinilai asal-asalan, itu berarti sama saja Polda dan Kejati Maluku memberikan kebebasan terhadap praktek korupsi dalam proyek Infrastruktur yang didanai anggaran daerah.

“Pembangunan tribun lapangan sepak bola, di Ori yang menelan APBD 2020 sebesar Rp 606.140 juta, kemudian pada tanggal 7 Januari 2021, atap gedungnya ambruk, berarti ini dikerjakan asal-asalan. Dan saya menduga kuat ada terjadi korupsi besar-besaran dalam pekerjaan itu, “ jelasnya.

Terpisah Ketua DPD Maluku LSM Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI) Erpan Tella mengatakan, pembangunan infrastruktur atau proyek yang hasil akhirnya tidak sesuai jumlah anggaran yang dihabiskan  harus diusut tuntas.

“Proyek dengan anggaran APBD ini, dibuat agar infrastruktur di kecamatan-kecamatan bisa dinikmati masyarakat. Namun, kalau hasilnya amburadul seperti  dua proyek itu, lantas apa yang bisa dinikmati warga, “ katanya,  menjawab Kabar Timur.

Kejati Maluku dan Polda, diminta untuk tidak  melakukan pembiaran dengan tidak mengusut tuntas, dugaan korupsi atas beberapa proyek 2020 di Kabupaten Malteng,  karena itu sama saja mendukung Maluku untuk tidak berkembang dari sektor infrastruktur.

“Kinerja aparat penegak hukum, dibutuhkan demi menjaga kualitas infrastruktur yang dikerjakan menggunakan APBD. Kalau tidak diusut, bisa saja banyak spekulasi bermunculan, salah satunya menilai Kejati dan Polda tutup mata atas hal ini, “ ungkapnya.

Ditambahkan Erpan, miliaran rupiah yang telah habis untuk pekerjaan proyek asal-asalan di Kabupaten Maluku Tengah, jangan sampai hilang jejak tanpa ada pengusutan mendalam. “Kalau sampai hilang, berarti setiap Proyek APBD, akan dijadikan lahan korupsi bagi orang-orang tertentu, “ tutupnya.

Apalagi kuat dugaan penguasa juga disebut-sebut ikut nimbrung atau “titip” jatah dalam dua paket proyek yang dikerjakan asal-asalan itu. (KTE)

Komentar

Loading...