Proses Penyidikan 17 Polsek di Maluku Ditiadakan

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Sebanyak 1.062 Polsek yang tersebar di Indonesia kini tak bisa lagi melakukan proses penyidikan.

Pencabutan kewenangan ini berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021 tentang penunjukan Kepolisian Sektor hanya untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat pada daerah tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan), per tanggal 23 Maret 2021 yang ditandatangani langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dari ribuan polsek tersebut, 17 diantaranya berada di Provinsi Maluku. Belasan polsek ini hanya untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Polsek-polsek tersebut diantaranya Polsek Leihitu Barat, Polsek Kota Masohi, Polsek Piru, Polsek Kairatu, Polsek Waisarisa, Polsek Waisala, Polsek Bula, Polsek Tutuktolu, Polsek Waplau, Polsek Benjina, Polsek Jarol, Polsek Marlasi, Polsek Kei Kecil Timur, Polsek Kei Kecil Barat, Polsek Kormomolin, Polsek Nirunmas dan Polsek Moa Lakor.

“Polsek yang tidak melakukan penyidikan dalam hal kewenangan dan pelaksanaan tugasnya memedomani Surat Kapolri Nomor: B/1092/II/REN.1.3./2021 tanggal 17 Februari 2021 perihal direktif Kapolri tentang kewenangan Polsek tertentu,” kata Kapolri dalam keterangan persnya, Rabu (31/3)

Dalam keputusan tersebut, Kapolri memperhatikan soal program prioritas Comamnder Wish pada 28 Januari 2021 lalu.

Hal ini juga merupakan program prioritas di bidang transformasi, program penataan kelembagaan, kegiatan penguatan Polsek dan Polres sebagai lini terdepan pelayanan Polri dengan rencana aksi mengubah kewenangan Polsek hanya untuk pemeliharaan Kamtibmas pada daerah tertentu tidak melakukan penyidikan.

Kemudian, keputusan ini juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. (KTY)

Komentar

Loading...