Fungsi Pengawasan DPRD SBB “Kandas “ di Era Payapo

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - DPRD Kabupaten SBB mestinya bisa memanfaatkan fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemda setempat yang terkesan abal-abal.

Fungsi pengawasan kinerja eksekutif, harusnya menjadi tugas anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), dinilai “mandek” di era kepemimpinan Bupati Muhammad Yasin Payapo.

“Banyak pelanggaran dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) SBB, namun  wakil rakyat dimana? Anggota legislatif seperti dibungkam,” kata Sekertaris Umum, Barisan Agresi Intelektual Independen Seram, Fadli Abbas Musa, kepada Kabar Timur, Senin (29/3).

Salah satu pelanggaran dilakukan Pemda SBB, namun didiamkan DPRD setempat, adalah kebijakan mengenai penundaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak.

“Kebijakan penundaan Pilkades SBB sejak tahun 2017, melalui Surat Edaran Sekda Kabupaten SBB, Mansur Tuharea, Nomor 104/1044, kami nilai melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam PP 47 tahun 2015. Ini jelas-jelas melanggar dan sampai sekarang wakil rakyat kita diam melihat kesalahan itu, “jelasnya.

DEari segi pejabat pembuat kebijakan serta instrumen peraturannya, jelas-jelas apa yang dilakukan Mansur Tuharea bertentangan dengan Pasal 57 ayat dua, PP 47/2015. Pasalnya, yang bisa melakukan penundaan Pilkades, hanyalah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), bukan Sekertaris Daerah.

“Yang bisa menunda hanya menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri (Kemendagri). Tapi ini kan tidak. Penundaan Pilkades SBB, dilakukan Sekretaris Daerah Mansur Tuharea melalui Instrumen Hukum Surat Edaran, “ paparnya.

Tidak sampai disitu, Fadli mengaku, bungkamnya DPRD SBB atas segala pelanggaran kebijakan, membuat Pemda setempat melakukan sesuatu kebijakan seenaknya, tanpa merujuk terhadap aturan atau mekanisme perundang-undangan.

“Dari segi alasan penundaan Pilkades pun bermasalah. Alasan penundaan sejak 2017 yaitu, adanya penyelenggaraan Pesparawi Provinsi yang tertuang dalam surat edaran Latuheru. Apabila kita timbang dari peraturan perundang-undangan juga bermasalah. Sebab UU Desa mengatur bahwa, penundaan hanya dilakukan apabila kandidat kepala desa kurang dari dua orang, “terangnya.

Bukan saja itu, Pemda terus mencari alasan baru guna menunda-nunda pelaksanaan Pilkades ketika penyusunan paket Ranperda Adat oleh DPRD yang berusaha melindungi hak asal-usul masyarakat adat.

“Dari segi substansinya jelas, kami berharap adanya perlindungan tersebut. Tetapi apabila Bupati dan ajarannya di eksekutif profesional menjalankan pemerintahan, serta patuh pada Peraturan Perundang-undangan, penundaan ini mestinya didasarkan pada aspek legalitas, “jelasnya.

Untuk itu, lanjutnya, DPRD Kabupaten SBB mestinya bisa memanfaatkan fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemda setempat yang terkesan abal-abal. “Kalau diam, seperti takut penguasa, mending tidak usah jadi wakil rakyat. Sebab, anda semua dipilih jadi penyambung lidah rakyat, bukan boneka milik pemerintahan Yasin Payapo, yang bisa diatur sana-sini, “ tuturnya.

“Okelah boleh kita tunda, tetapi harus ada batasan kejelasan waktu penundaan sampai kapan, kemudian kebijakan penundaan mesti taat pada peraturan. Harus ada Beschicking/keputusannya sehingga dapat diukur secara hukum, lalu tidak boleh roda pemerintahan diatur secara abal-abal seperti sekarang,”ungkapnya.

Surat Bupati SBB nomor 141/191/2020 tertanggal 26 Maret 2020, kata Fadli, dikeluarkan guna menunda Pilkades dengan alasan pencegahan penyebaran Covid-19.

“Sudah setahun lebih pasca surat penundaan tersebut, kini Kabupaten SBB tidak lagi berada dalam zona berbahaya penyebaran corona. Bapak Bupati juga sering melakukan kunjungan kerja yang menimbulkan Kerumunan Massa. Artinya alasan Covid sudah tidak relevan lagi untuk SBB, dan mestinya sudah segera dilanjutkan tahapan Pilkades yang tertunda, “jelasnya.

DPRD SBB sebagai penyambung lidah rakyat, segera mengambil tindakan guna menghentikan praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasar prinsip sesuka hati penguasa , dengan melaksanakan hak angket yang merupakan kewenangan legislatif dalam rangka fungsi kontrol terhadap Eksekutif.

“ Ini sungguh tidak dapat dibiarkan, sebab akan menjadi preseden buruk ke depan bahwa kekuasaan bisa bertindak sesuka hati, tanpa menghormati hukum dan kehendak masyarakat. Jika DPRD masih bungkam, maka berarti mereka sudah memang benar takut dengan era Yasin Payapo, sehingga untuk menjalankan fungsi kontrol saja tidak berani, “tegasnya.

Padahal, tambahnya, hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat satu huruf b adalah hak DPRD kabupaten/kota, untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kalau sudah dilindungi undang-undang namun mereka masih bungkam, berarti pilihan rakyat dalam Pemilihan Legislatif 2019 lalu gagal total. Iya gagal, sebab rakyat telah memilih orang-orang yang membenarkan kesalahan pemerintah, dan tidak sedikit pun menghargai ketentuan hukum dan masyarakat,”tutupnya. (KTE)

Komentar

Loading...