Odie Orno Kembali Diperiksa

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, -  Proses penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan empat unit speedboat di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dengan kerugian negara Rp 1 miliar lebih terus berjalan.

Informasinya, sudah tiga tersangka yang ditetapkan penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku dalam kasus tersebut.

Ketiga tersangka itu adalah: Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten MBD, Desianus Orno alias Odie Orno, pimpinan CV Triputra Fajar, Margareth Simarauw dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Untuk melengkapi berkas perkara tersangka lain, penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku pekan kemarin bertolak ke Tiakur, MBD. Di Tiakur, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang dengan status sebagai saksi.

“Iya benar. Pemeriksaan di Tiakur. Pak Odie juga diperiksa tetapi sebagai saksi,” kata Dirkrimsus Polda Maluku, Kombes Pol Eko Santoso dihubungi Kabar Timur, Minggu (28/3).

Menurutnya, pemeriksaan adik kandung wakil gubernur Maluku itu untuk melengkapi berkas perkara dari tersangka lainnya. “Untuk melengkapi berkas perkara tersangka lain,” singkatnya

Terkait kasus ini, hanya baru Odie Orno yang diperiksa sebagai tersangka. Pemeriksaan itu dilakukan di Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku kawasan Mangga Dua, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, pada Senin (8/3).

Odie Orno diperiksa selama delapan jam oleh penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku. Meski demikian, Orno tidak ditahan.

Sebagaimana diketahui tahun anggaran 2015 Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Maluku Barat Daya alokasikan anggaran Rp.1.524.600.000 untuk proyek pengadaan empat  unit speedboat. Proyek tersebut digarap CV. Triputra Fajar dan Direkturnya Margaretha Simatauw

Hasil pemeriksaan BPK tahun 2016 ditemukan dugaan korupsi atau penyelewengan dana proyek sebesar Rp.1,2 miliar. Selanjutnya, 2017 kasus ini dilaporkan ke Ditreskrimsus Polda Maluku. Tim Ditreskrimsus Polda Maluku bertandang ke Tiakur, melihat  fisik empat unit speedboat itu.

Indikasi penyelewengan ditemukan BPK atas empat unit speedboat itu setelah pengadaan belum di kirim pelaksana proyek ke Tiakur, MBD. Padahal, anggaran pengadaan 4 unit speedboat itu sudah dicair 100  persen di tahun 2016.

Setelah temuan itu, mantan Kadis Perhubungan dan Infokom Kabupaten MBD, Orno perintahkan pelaksana proyek mengirim dua unit speedboat ke Tiakur. Celakanya, dua dari empat  unit Speedboat itu sudah rusak. (KTY)

Komentar

Loading...