Pakar : Pelantikan DPD Golkar Ambon Bisa Batal Demi Hukum

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Temukan titik terang masalah internal partai golkar di Maluku harusnya AD/ART Partai Golkar dan peraturan sejenis, acuannya.

Pelantikan Kepengurusan DPD II Golkar Kota Ambon dengan Max Siahaynya, bisa dibatalkan demi hukum atau dibatalkan Mahkamah Partai (MP) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Golkar. Pasalnya, pelantikan yang dilakukan Pengurus DPD I Partai Golkar Maluku, dibawa Ramli Umasugi, sampai saat ini belum dilantik resmi DPP Golkar.

Pendapat ini disampaikan Pakar Hukum Tata Negara Dr Sherlok Lekipiouw menjawab Kabar Timur, via telapon selulernya, Kamis (25/3). Dia berpendapat sah tidaknya pelantikan yang dilakukan DPD I Golkar Maluku secara hukum tergantung tiga aspek.

Pertama, wewenang, kedua prosedur dan ketiga substansi. Menurutnya, bila salah satu dari tiga aspek tersebut tidak ada, maka pelantikan Max Siahay dan kepengurusannya bisa batal demi hukum, atau dapat dibatalkan oleh DPP.

Aspek wewenang, kata Sherlok, apakah DPD I Partai Golkar Maluku, memiliki kewenangan untuk melaksanakan pelantikan terhadap kepengurusan Max Siahay ataukah tidak. Sedangkan aspek kedua, lanjut dia, yakni bagaimana mekanisme prosedural yang dilakukan Golkar Maluku, dalam proses pelantikan itu.

“Apakah miliki ligal atau dasar bertindak secara hukum ataukah tidak.  Tentunya harus dilihat dari peraturan dasar, baik AD maupun ART dan peraturan organisasi lainnya, “jelasnya.

Sementara berkaitan dengan aspek subtansi sendiri, menurut dia, sangat berkaitan dengan peraturan-peraturan yang ada didalam internal Partai Golkar, apakah memberikan kewenangan dan mengatur prosedur mekanisme untuk DPD I Golkar Maluku melakukan pelantikan atau tidak.

“Kalau tidak terpenuhi salah satu aspek dari tiga aspek tersebut, ada dua kemungkinan akibat hukumnya, yang pertama batal demi hukum, artinya semua perbuatan akibat hukum dianggap tidak pernah ada, kedua dapat dibatalkan, “ terang akademisi Universitas Pattimura Ambon ini.

Soal pelantikan kepengurusaan Max Siahay dapat dibatalkan,  dia mengatakan, perlu ada mekanisme operasional kelembagaan organisasi dari Partai Golkar. “Jadi  kalau keputusan DPD I ini, harus dapat pengujian DPP menguji  apakah sudah sesuai atau tidak?  Kalau tidak berarti sudah pasti dapat dibatalkan,”terangnya.

Ditanya  kenapa DPD Maluku belum dilantik, tapi bisa melantik DPD II?  Ditanya demikian, Sherlok  mengatakan, itu menjadi domain  internal  organisasi Partai Golkar. “Makanya ini harus dikembalikan ke internal partai,” paparnya.

Sherlok berpendapat,  untuk menemukan titik terang dari masalah internal partai golkar di Maluku yang harus dilihat  adalah AD/ART Partai Golkar dan peraturan sejenisnya. Kenapa AD/ART Partai dan aturan harus dilihat,  lanjut dia, ini penting supaya aspek hukum, ada legalitas bertindak dan dasar bertindak bagi DPD I Golkar Maluku.

“Jangan sampai mereka  yang lakukan pelanggaran terhadap tiga aspek yang tadi. Kalau dari aspek politik kan bisa muncul banyak asumsi dan spekulasi, tapi secara hukum kepatutan. Semua pengujiannya merujuk pada tiga aspek tadi,” paparnya.

Menyangkut pelantikan DPD I Golkar Maluku, terhadap kepengurusan Max Siahay, padahal sengketa Musda IX Golkar Kota Ambon sedang digugat dua kandidat calon, masing-masing: Ely Toisutta dan Margarita Latupapua kei Mahkamah Partai? Menurut Sherlok, itu bukan masalah bila dilihat dari hukum.

“Tidak jadi masalah, tetapi mereka harus dapat mempertanggungjawabkan ketika diminta pertanggungjawaban di sidang Mahkamah partai. Sebab, mereka tidak mau menunggu keputusan Mahkamah partai sebelum memutuskan keputusan,”terangnya.

Namun, lanjutnya, untuk memenuhi syarat formil dan materil dari proses Musda yang sementara berada di Mahkamah Partai, mestinya Golkar Maluku menunggu dulu keputusan MP.

“Berbicara sengketa Musda Golkar Kota Ambon, pertama harus didudukan eksistensi dari Mahkamah Partai.  Eksistensi Mahkamah Partai itu bicara soal kedudukan, kunci tugas, dan kewenangan. Artinya MP dibentuk berdasarkan undang-undang dalam kerangka penyelesaian konflik internal dari partai politik, “ungkapnya.

Kendati begitu, jika hasil akhir dari proses di Mahkamah Partai menyatakan pelantikan yang dilakukan DPD I Golkar Maluku, bertentangan dengan hukum atau AD/ART, otomatis dibatalkan atau dapat dibatalkan.

“Yang menjadi masalah hukum adalah, kalau keputusan itu menyatakan bertentangan baik secara hukum, maupun peraturan organisasi, maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum atau dibatalkan oleh Mahkamah Partai, “ tutupnya.

KEKELIRUAN

Terpisah,  Pengamat Politik, Said Lestaluhu mengatakan, pelantikan pengurus DPD II Kota Ambon yang dilakukan DPD I Golkar Maluku, ditengah hasil Musda DPD II Kota Ambon, lagi bersengketa di Mahkamah Partai, merupakan tindakan kekeliruan, yang ujung  hanya mempertajam konflik internal partai itu sendiri.

“Jadi kalaupun peristiwa pelantikannya seperti itu, saya kira ini tidak sesuai aturan internal partai Golkar, dan hal ini membuat konflik internal semakin meluas diantara internal partai, itu sendiri, “ jelasnya.

Dikatakan, Golkar dari dulu terkenal dengan loyalitas mempunyai mekanisme organisasi yang kuat,  bila keperpihakan diambil  untuk kepentingan suatu kubu, maka itu keliru terhadap aturan internal partai itu sendiri.

Secara umum proses pelantikan dalam sistem organisasi ataupun apa saja, hanya bisa dilakukan ketika tidak mengalami kendala atau masalah apa-apa lagi. “Kalau sudah dilantik, berarti telah mendapat restu DPP. Tapi kalau masih berproses di Mahkamah Partai, namun dipaksakan dilantik, saya rasa ini keliru,” ujar Lestaluhu.

Ditanya apakah konflik ini akan berpengaruh terhadap eksistensi Golkar Maluku di 2024 mendatang?  Dia berpendapat, bila konflik terus meluas dan tidak dapat diselesaikan tentu akan berdampak buruk  terhadap eksistensi Golkar di Maluku pada 2024 mendatang.

Apalagi, dalam konflik ini sendiri banyak kader-kader potensil Golkar di Kota Ambon yang disingkirkan dan diisi oleh kader-kader baru. Kota Ambon sendiri  menjadi rumah Partai Golkar dan barometer bagi Golkar. “Tentu saja konflik internal akan berdampak besar bagi Golkar, bila tidak dapat diselesaikan,” terangnya.

Menurutnya,  semua terpulang pada struktur kepengurusan saat ini yang menjalankan roda organisasi Golkar di Maluku. “Kaderisasi penting perkuat basis. Seluruh sumber daya Partai harus di optimalkan, seperti kader yang statusnya anggota legislatif, harus dirangkul dan diberikan peran penting dalam struktur, “ ungkapnya.

Apalagi, lanjutnya persaingan ketat Partai politik kian hari semakin memanas. Untuk itu,  bila Golkar Maluku gagal lakukan konsolidasi internal sebelum 2024 otomatis, tidak akan mampu bersaing lebih di Pemilu.

“Jika konsolidasi internal gagal, otomatis berpengaruh terhadap semuanya.  Dan, bisa saja Golkar tidak dapat rebut kursi Gubernur Maluku, Ketua DPRD Maluku, bahkan bisa saja kehilangan posisi Ketua DPRD Kota Ambon dan Walikota Ambon, “ tutupnya. (KTE)

Komentar

Loading...