Tidak Dapat Ijin APM Tetap Demo?

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON -Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo rencananya tiba di Kota Ambon, Maluku, Rabu (24/3) hari ini. Kedatangannya, bakal disambut aksi demo Aliansi Pemuda Maluku (APM), di kawasan Bundaran Patung dr. Johanes Leimena, Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon.

Lebih dari 100 orang bakal diturunkan dalam aksi menolak kedatangan Presiden Jokowi di Ibukota Provinsi Maluku ini.  “Aksi pertama rencananya dilakukan di depan Gong Perdamaian Dunia, namun diganti di Bandaran Poka. Mobilisasi massa yang turun nanti, lebih dari 100 orang,”ungkap Koordinator Lapangan (Korlap) demo, Hamid Fakaubun yang menghubungi Kabar Timur, tadi malam.

Menyoal ijin pemberitahuan aksi, dia mengaku pihaknya telah mengajukan hal tersebut Senin siang kepada Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, namun ditolak. “Kami sudah masukan sejak siang tadi (kemarin), namun dari Polresta sudah telepon kami sore ini, mereka mengatakan bahwa pemberitahuan ijin aksi kami ditolak, “jelasnya.

Kendati ditolak,  Hamid mengaku, pihaknya tetap pada pendirian awal, yakni melakukan aksi demo menolak kedatangan Presiden RI. “Undang-undang menjamin setiap warga negaranya menyampaikan pendapat. Jadi, walaupun kami tidak mendapat ijin dari kepolisian, aksi tersebut tetap dilakukan sesuai rencana awal, “ tegasnya.

Dalam aksi tersebut, Hamid mengaku, penolakan terhadap kedatangan Mantan Walikota Solo itu, lantaran dianggap gagal hingga kini belum membayar uang ganti rugi korban Gempa bumi 2019 di Provinsi Maluku.

“Selain itu, penolakan terhadap Presiden karena kami menganggap, bapak Jokowi sudah beberapa kali kunjungi Maluku, namun tidak memiliki dampak apa-apa terhadap masyarakat. Buktinya, sampai sekarang kita masih masuk urutan empat Provinsi termiskin di Indonesia, “terangnya.

Tidak sampai disitu, dalam aksi tersebut pihaknya juga akan meminta Presiden Indonesia itu, agar meninjau kembali keputusan pembagian hasil mega proyek Blok Masela, karena dianggap merugikan beberapa Kabupaten/Kota di Maluku.

“Bukan saja soal Blok Masela, kami juga akan katakan kepada Presiden, bahwa kami menolak wacana Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Maluku, sebab hal itu dapat merugikan nelayan kecil, serta merusak ekosistem laut dan membuka potensi terhadap ilegal Fisheng, “ tuturnya.

Dia menambahkan, aksi tersebut akan meminta Presiden menyelesaikan masalah ilegal logging dan persoalan hutan adat di Maluku, yang hingga saat ini belum terselesaikan. “Kami juga akan mendesak bapak Presiden, agar bisa menuntaskan kasus-kasus korupsi di Provinsi Maluku, khususnya di beberapa Kabupaten/kota, agar para pelaku bisa secepatnya terungkap dan ditahan, “tutupnya.(KTE)

Komentar

Loading...