BP2JK Maluku Rating Satu Nasional

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) baru berusia dua tahun. Kehadiran balai ini, merupakan bentuk komitmen Kementerian PUPR, menjaga integritas, dan membebaskan proses lelang dari segala bentuk intervensi dan korupsi.

Di tahun 2021 BP2JK Wilayah Maluku, menempati rating pertama dari 34 Provinsi di Indonesia. Sejauh ini lembaga tersebut melakukan pelelangan terhadap 100-an paket APBN 2021 dengan nilai sekira Rp. 1 triliun.

“Di tahun 2021 ini kita (BP2JK), Wilayah Maluku rating pertama atau juara pertama,”  kata Kepala BP2JK Wilayah Maluku, Sophian di Ambon, kemarin. Selanjutnya, dia mengatakan, semuanya sudah dilakukan kontrak kerja antara owner dengan pihak ketiga masing-masing Cipta Karya, Bina Marga, Balai Pengairan dan Perumahan Rakyat. Keberhasilan  itu, karena dirinya fokus mengelola tim agar bekerja dengan baik.

“Alhamdulilah Kita rating pertama. Bahkan Sekarang pegawai dari BP2JK Maluku, sebagian di kirim ke DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Jawa Timur, dan Jawa Barat untuk membantu proses pelelangan disana,” kata dia.

Dengan sistem terintegrasi, dan komitmen dari setiap anak buahnya di BP2JK, dia berharap, setiap pengusaha di bidang jasa konstruksi tak perlu ragu. Semua proses lelang dilakukan berdasarkan mekanisme aturan, dan terbuka.

“Jadi siapa saja bisa memberikan saran dan kritikan. Kita terbuka. Kita tidak bisa macam-macam dalam lelang, karena tadi, pengawasan super ketat. CCTV kita aja terkoneksi sampai ke pusat. Kita ketemu siapa di kantor, itu diketahui. Bahkan pegawai kita juga terpantau meski diluar,” pungkas dia.

Dikatakan, untuk proses pelelangan, BP2JK Maluku saat ini tempati rangking pertama nasional. “Balai ini dibangun dengan sistem yang terkoneksi dari pusat sampai ke daerah,” katanya.Sistem ini, kata dia, dibangun untuk menjaga integritas, dan bebas dari korupsi.

Selain sistem software-nya, juga dibangun kemitraan dengan lembaga hukum. “Kita ini diawasi ketat Kejaksaan, Polda Maluku, BIN, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Apa pentingnya pengawasan ini, agar setiap proses tender berjalan sesuai mekanisme. Jadi tidak ada macam-macam dalam proses tersebut,” kata dia.

Selain pengawasan eksternal, kata dia, pengawasan internal dalam setiap lelang juga berlapis. Pengawasan ini diefektifkan, juga independent dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.  Tidak hanya sekadar pembentukan, lalu dimatikan fungsinya.

“Pengawasan dilakukan berlapis. Otoritas penuh dalam pelelangan ada di Pokja. Meski punya kewenangan, mereka diawasi tim pengawas internal. Pengawas internal diawasi UKI, dan UKI diawasi inspektorat. Jadi bentuk pengawasan berlapis. Dan badan pengawasan ini independent dalam bekerja,” kata dia.

Lalu dimana posisi kepala Balai, Sophian mengaku, tidak bisa mengintervensi lelang. Posisi Pokja itu, kata dia, dalam fungsinya lebih tinggi dari jabatannya. Karena itu, mereka punya otoritas besar. “Saya sendiri yang membuat sistem pengawasan ini lebih efektif,” kata dia.  Kendati, pengawasan yang ketat tidak membuat Pokja kaku dalam penerapan aturan, justeru mempermudah mereka dalam bekerja.

Sistem dalam lelang, kata Sophian, dibuat sederhana, dengan membentuk Pokja berdasarkan paket proyek yang akan dilelang tiap tahunnya. Setiap Pokja di BP2JK Maluku berisikan tiga anggota. Mereka menangani lelang 10 paket pekerjaan.

“Tim dalam Pokja itu harus ganjil. Kenapa? Kalau terjadi deadlock dalam penetapan, dilanjutkan dengan voting. Jadi kalau kita tangani 300 paket, lalu, ada 30 pegawai, maka kita pecahkan menjadi 10 pokja,” tutupnya.  (KT)

Komentar

Loading...