Ramli Umasugi Bisa Gagal Kelola Golkar

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Ketua DPD Golkar Maluku, Ramli Umasugi dianggap “bisa” gagal kelola partai dan diprediksi golkar Maluku bakal ditinggal.

Kegagalan RU, sebutan  Ketua DPD Golkar Maluku mengelola konflik internal dalam tubuh partai berlambang pohon beringin ini, menunjukan RU tidak piawai memimpin Parpol. Hasil Musda sejumlah daerah  menyisahkan masalah.  

Satu diantaranya DPD Kota Ambon yang merupakan basis sentral Partai Golkar Maluku.  Ambon yang jadi barometer ini konflik internalnya terkait hasil Musda gagal dikelola dengan jujur oleh RU, yang juga Bupati Buru dua periode ini. 

“Jika konflik internal dikelola seperti ini, sudah pasti konsolidasi organisasi tidak akan maksimal dan ini patut kita pertanyakan. Bagi saya Pak Ramli gagal mengelola konflik internal hasil Musda itu,” kata David Clemen Sembiring, salah satu kader Golkar Kota Ambon, menjawab Kabar Timur, Minggu.

Kegagalan yang diperlihatkan RU, setelah DPD Golkar Maluku mengelar pelantikan kepengurusan DPD II Kota Ambon, dibawa pimpinan Max Siahay, Sabtu, 20 Maret 2021, akhir pekan, kemarin, padahal ada surat Mahkamah Partai terkait hasil Musdanya lagi bersengketa. 

“Ada surat Mahkamah Partai Golkar, agar penyelesaian sengketa Musda di mediasi atau diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi DPD Golkar Maluku tetap melantik kepengurusan Max Siahay. Ini tunjukan keberpihakan DPD Golkar Maluku ke  kubu Max Siahay, “jelasnya.

Karena keberpihakan ini, lanjut Clemen, langkah mediasi yang dilakukan 19 Maret 2021, hanyalah sia-sia, atau bisa disebut buang-buang waktu alias tidak bermanfaat, bahkan justeru  memperpanjang masalah.

“Mestinya mediasi dilakukan saat Musda 1 Februari 2021 lalu, kenapa tidak dilakukan.Kenapa harus tunggu masalah ini dibawa ke Mahkamah Partai oleh Ibu Ely Toisutta dan Margarita Latupapua, baru dilakukan mediasi dengan dalil perintah Mahkamah Partai ke DPD I Golkar Maluku, “ ujarnya. 

Sebagai pengurus partai di level Provinsi, mestinya DPD I Partai Golkar Maluku, bisa paham dan mengerti mengatasi persoalan dalam mengatasi penyelesaian konflik internal. 

“Sekali lagi saya mau katakan, kenapa baru sekarang mereka (DPD Golkar Maluku) melakukan mediasi. Kenapa tidak dari kemarin-kemarin sebelum persoalan ini sampai ke Mahkamah Partai. Mediasi yang dilakukan kemarin itu gagal total, “ sesalnya. 

Pengelolaan konflik internal atas sengketa hasil Musda Golkar Kota Ambon, diakui Clemen, merupakan sesuatu yang disesali pihaknya selaku salah satu kader senior. “Pengelolaan organisasi seperti ini yang buat kami kesal. Artinya Golkar Maluku tidak serius atau gagal paham menangani konflik internalnya. Padahal konflik  seperti ini bukanlah  hal baru di Partai Golkar,”tegasnya.

Konflik ini tidak temukan titik akhir, lantaran DPD I Golkar Maluku  berpihak  ke Max Siahay. Menurut Clemen, pengelolaan partai RU dianggap kacau. “Golkar kacau dibawah kepemimpinan RU,”  singkatnya. 

Clemen mengakui,  perhelatan politik masih tahun 2024, namun start awal sudah seperti ini, maka  capaian politik  sudah dapat diprediksi hasilnya. “Itu artinya, pengelolaan Golkar Maluku berada pada level memprihatinkan. Konflik ini sebagai ukuran terhadap kinerja RU dalam menahkodai Golkar Maluku, “tutupnya.

SEBUT ADU DOMBA

Ketua DPD II Golkar Kota Ambon, Max Siahay, akhirnya angkat bicara terkait isu yang berkembang terkait  posisi Ketua DPRD Kota Ambon, yang saat ini dijabat Ely Toisutta. Menurutnya, ada yang sengaja mengadu domba dirinya dan Ely. 

“Ada yang bilang, saya jadi ketua DPD, lalu saya akan jadikan isteri saya (Eta Siahay/Anggota DPRD Kota Ambon) sebagai ketua DPRD Kota, saya rasa itu keliru dan tidak mungkin. Ada yang sengaja adu domba saya dengan ibu Ely, dengan mengangkat isu itu, “ terang Max, Sabtu (20/3). 

Menurut Max, isu dirinya akan geser posisi Ely Toisutta dari posisi Ketua DPRD Kota Ambon, dan menggantikan dengan Eta Siahay tidak benar. Pasalnya, kewenangan penetapan jabatan Ketua DPRD adalah ketentuan DPP Golkar. 

“Penetapan SK penunjukan Jabatan Ketua DPRD Kota Ambon itu dari Partai Golkar, tidak diberikan oleh DPD II Golkar Kota Ambon, tapi dari DPP Golkar. Jadi sekali lagi saya katakan, isu itu keliru, “ ungkapnya. 

Menurut Max, untuk proses jabatan Ketua DPRD Kota Ambon, Golkar Kota Ambon tidak memiliki kewenangan yang cukup jauh.  Lebih lanjut, Max mengaku, jika yang bersangkutan dalam hal ini Ely Toisutta merasa masih berjalan mengemban amanah sebagai ketua DPRD Kota Ambon dengan misi partai Golkar, tidak perlu ada yang dikhawatirkan. 

“Kalau yang bersangkutan menjalankan tugas-tugasnya secara baik, ngapain harus takut. Selama itu masih berjalan sesuai koridor aturan, saya rasa tidak ada masalah, “ katanya. Namun, lanjut Max, jika dalam perjalanan Ely Toisutta terindikasi menjalankan tugas sebagai Ketua DPRD Kota Ambon tanpa mengamankan misi partai, otomatis harus dievaluasi. 

“Kalau tidak dijalankan secara baik, maka harus dievaluasi. Tapi untuk proses evaluasi atas kinerja Ketua DPRD Kota Ambon itu, bukan tugas kita di DPD Golkar Kota Ambon, “tutupnya. (KTE)

Komentar

Loading...