Sengketa Musda Golkar Kota Ambon

Ramli Umasugi Disebut “Biang Kerok”

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Berbagai konsolidasi internal melalui Musda, dibeberapa Kabupaten/Kota di Maluku, selalu berakhir hasil sengketa. Ini tandanya Ramli gagal merangkul seluruh kader internal partai. 

Ketua DPD I Partai Golongan Karya (Golkar) Maluku, Ramli Umasugi, dianggap sebagai “Biang Kerok” atas sengketa hasil Musyawarah Daerah (Musda) IX Partai Golkar Kota Ambon, kata salah satu pimpinan sidang Musda IX DPD Partai Golkar Kota Ambon, Yanes Matulessy, kepada Kabar Timur, Kamis (18/3).

Menurutnya,  satu-satunya orang yang paling bertanggungjawab atas persoalan tersebut adalah Ramli Umasugi. “Saya selaku kader yang sudah 30 tahun di partai ini, menilai yang harus bertanggungjawab atas masalah ini Pak Ramli selaku ketua DPD Golkar Maluku, “ tegas Matulessy. 

Pelaksanaan Musda IX Golkar Kota Ambon, mestinya dihadiri langsung Ramli Umasugi.  Menurutnya, Jika tidak bisa hadir, harusnya mengutus fungsionaris DPD I Golkar Maluku, yang paham akan aturan dan mekanisme partai. 

“Tetapi yang terjadi, Pak Ramli utus fungsionaris DPD I Golkar Maluku adalah orang-orang baru yang tidak tahu apa-apa soal aturan dan mekanisme partai. Akibatnya, Musda Golkar Kota Ambon hancur,” ungkap Matulessy. 

Fungsionaris DPD I Golkar Maluku, yang diberikan mandat Ramli Umasugi, dalam Musda Golkar Kota Ambon, merupakan orang-orang yang tidak paham aturan serta minim pengalaman dalam menyelesaikan konflik internal partai. 

“Akibatnya, tanpa melakukan koordinasi mereka langsung mengeluarkan SK Nomor : KEP-02/DPD/GOLKAR-MAL/II/2020 tentang pengesahan kepengurusan GOLKAR Kota Ambon, dibawah pimpinan Max Siahay, sehingga terjadinya polemik seperti saat ini,” paparnya. 

Mirisnya, Matulessy mengungkapkan, Ramli Umasugi sebagai kader Golkar yang telah berproses lama, tanpa pikir panjang langsung menandatangani SK kepengurusan Golkar Kota Ambon, yang proses Musda nya masih berstatus sengketa dan sedang dibawa ke Mahkamah Partai. 

“Saya rasa Pak Ramli tahu mekanismenya, bahwa harusnya SK belum bisa dikeluarkan, karena harus menunggu keputusan Mahkamah Partai. Apakah memang ini disengaja Pak Ramli? Silahkan tanya ke beliau, “ ujarnya. 

Lebih lanjut, Matulessy mengatakan, proses Musda IX Partai Golkar Kota Ambon, ada keberpihakan yang ditunjukan DPD I Golkar Maluku terhadap Max Siahay, sehingga hal tersebut merugikan Ely Toisutta dan Margarita Latupapua sebagai calon ketua. 

“Ada unsur kepentingan DPD I dalam Musda kemarin, sehingga kesannya tidak netral. Hal ini dapat dilihat dari keputusan sepihak yang diambil dengan menetapkan Max Siahay sebagai ketua terpilih. Padahal, saat itu sidang di skorsing dengan dua opsi, yakni sholat dan mediasi. Tapi apa, tidak ada proses mediasi yang dilakukan, “terangnya.

Melihat ketimpangan yang terjadi dalam Musda tersebut, Matulessy mengaku, dirinya terpaksa mengundurkan diri sebagai salah satu pimpinan sidang. “ Bahkan saya menolak menandatangani hasil Musda, “singkatnya.

CATATAN BURUK 

Ramli Umasugi tercatat telah memimpin Partai Golkar Maluku sejak 2020 lalu, menggantikan Said Assagaff. Namun, kurang lebih setahun menjadi nahkoda “beringin kuning”, kepemimpinan Bupati Buru tersebut bisa terbilang buruk. 

Bagaimana tidak, berbagai konsolidasi internal melalui Musyawarah Daerah (Musda), yang digelar di beberapa Kabupaten/Kota di Maluku, selalu berakhir hasil sengketa. Ini menandakan Ramli gagal merangkul seluruh kader secara internal partai. 

Salah satu kader Partai Golkar yang telah berkecimpung 30 tahun, Yanes Matulessy mengaku, konsolidasi organisasi yang gagal dibeberapa Kabupaten/Kota, menjadi catatan buruk Ramli Umasugi dalam memimpin partai. 

“Musda di beberapa Kabupaten/Kota belum bisa diselesaikan, banyak informasi bahwa konsolidasi organisasi yang terjadi bermasalah di kabupaten/kota, misalnya Kota Ambon, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, dan Maluku Barat Daya, telah jadi noda kepemimpinan bagi Ketua DPD satu, “ungkapnya.

Seperti yang sedang terjadi di Golkar Kota Ambon, kata Matulessy, jika persoalan tersebut tidak diselesaikan baik-baik, otomatis dapat menimbulkan perpecahan antara sesama kader, dan hal itu dapat berdampak negatif pada hasil Pilkada dan Pilpres 2024.

“Bahwa kota Ambon ini barometer politik partai Golkar di Maluku, sehingga,  menjadi catatan penting untuk ketua Ramli Umasugi segera mengatur secara baik-baik masalah Musda Golkar kota Ambon, dengan adil dan tanpa keberpihakan,” katanya.

Dalam persoalan Musda Golkar Kota Ambon, sambungnya, ada satu hal yang menjadi pertanyaan para kader tentang diterbitkannya SK kepengurusan Golkar Kota Ambon, dibawah kepemimpinan Max Siahay. 

“Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, ada apa dengan Golkar Kota Ambon sehingga, SK itu harus dipaksakan untuk dikeluarkan sebelum hasil sengketa di Mahkamah Partai selesai,? “ tanya Matulessy. 

Kota Ambon, kata Matulessy, telah menjelma menjadi kekuatan politik Partai Golkar di Provinsi Maluku. Hal itu dibuktikan dengan kedudukan kekuasaan mulai dari eksekutif hingga legislatif yang saat ini dijabat kader Golkar. 

“Hari ini kita punya Walikota Ambon dan ketua DPRD  Kota Ambon, serta kita punya suara mayoritas di Kota Ambon. Kalau mengabaikan eksistensi politik Golkar di Kota Ambon, itu sangat mengancam keselamatan partai Golkar Provinsi Maluku, “ ungkapnya. 

Jika keselamatan Partai Golkar di Provinsi Maluku terancam, maka bisa saja seluruh kader partai Golkar akan melayangkan mosi tidak percaya terhadap Ramli Umasugi, atas kepemimpinannya. 

“Jangan salahkan jika kader partai Golkar ini, melakukan mosi tidak percaya kepada kepemimpinan Ramli Umasugi. Semua persoalan dan ancaman terhadap keselamatan partai, bisa saja dijadikan sebagai bahan untuk meminta kepada DPP mengevaluasi kinerja Ramli Umasugi, “ tutupnya. (KTE)

Komentar

Loading...