Desak Batalkan SK DPD Golkar Kota Ambon

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Mestinya DPD Golkar Maluku bersabar menunggu keputusan MP atas sengketa Musda. Bukan keluarkan SK seperti orang yang tidak paham persoalan di rumah sendiri. 

Diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Nomor : KEP-02/DPD/GOLKAR-MAL/II/2020 tentang pengesahan kepengurusan Golkar Kota Ambon, dibawah pimpinan Max Siahay, menandakan DPD I Golkar Maluku, tidak paham bersikap atas konflik internal yang terjadi. 

Pendapat ini disampaikan, Jamil Difinubun salah satu pengurus Pimpinan Daerah Kolektif (PDK) Kosgoro 1957 Maluku, menjawab Kabar Timur, Rabu (17/3). Menurut dia, SK yang menetapkan Max Siahay sebagai Ketua DPD II Golkar Kota Ambon, harus dibatalkan. 

Alasan dari pembatalan itu, dikarenakan adanya sengketa hasil Musda IX DPD Golkar Kota Ambon, yang lagi berproses di Mahkamah Partai (MP), Golkar di Jakarta.  “Golkar Maluku harus batalkan SK itu. Karena, permohonan keberatan atas pelaksanaan Musda IX dan hasil-hasilnya sedang diproses di Mahkamah Partai di DPP, “ terasnya.

Mestinya, DPD Partai Golkar Maluku,  bisa bersabar menunggu keputusan MP atas sengketa Musda. Bukan langsung keluarkan SK seperti orang yang tidak paham akan adanya persoalan di rumah sendiri. 

“Ibu Elly Toisutta dan Ibu Margarita Latupapua, sedang gunakan  haknya secara hukum terhadap masalah Musda Kota Ambon. Bahwa hasilnya akan seperti apa, Golkar Maluku wajib menunggu, Keputusan Mahkamah Partai. Bukan sebaliknya, terburu-buru menerbitkan SK, “terangnya.

Langkah DPD I Partai Golkar Maluku, kata dia, menyebabkan masalah di internal partai semakin rancu, lantaran timbulkan banyak spekulasi dan polemik yang dampaknya bisa berlangsung secara berkepanjangan. 

“SK yang dikeluarkan terhadap penetapan Max Siahay sebagai ketua DPD Golkar Kota Ambon, jelas menuai kritik, dan menimbulkan spekulasi serta polemik berkepanjangan. Kondisi ini kontraproduktif dalam upaya konsolidasi Golkar di Maluku,” jelasnya. 

Sebagai pengurus Kosgoro 1957 Maluku, sambungnya, tindakan yang dilakukan DPD I Golkar Maluku, sangat disesali. Apa yang dilakukan partai yang dipimpin Ramli Umasugi terkesan tidak netral. 

“Itu memperlihatkan sikap tidak netral serta mencederai rasa keadilan diantara kader. Kita semua kader partai yang bersama-sama bertanggungjawab, membesarkan Golkar di Maluku. Untuk itu soliditas dan solidaritas sesama kader harus dijaga, “ tandasnya.

Paradigma baru Partai Golkar, jelasnya, menunjukan komitmen kekuatan politik untuk menyerap nilai-nilai perubahan, sambil mempertahankan prestasi yang baik dari kerja-kerja politik di Kota Ambon.

“ Bukan sebaliknya, menterjemahkan secara terbatas apalagi subjektif. sehingga mengabaikan doktrin Golongan Karya “Karya Siaga Gatra Praja.” Situasi seperti saat ini memprihatinkan. Kami sesali semua itu, “katanya.

Dia menambahkan, Kota Ambon barometer politik Partai Golkar  di Maluku saat ini. Dimana Walikota dan Ketua DPRD adalah kader Partai. “Jika prestasi  partai tidak dihargai dengan baik, maka pengelolaan partai Golkar di Maluku, ada pada titik mengkhawatirkan, “imbuhnya.

“Jadi keliru jika pengelolaan konflik internal Partai Golkar Ambon dibuat seperti ini, sehingga sebagai pengurus Kosgoro 1957 Maluku, kami menegaskan SK Golkar Kota Ambon harus dibatalkan, “ tutup Difinubun. (KTE)

Komentar

Loading...