Soal Penetapan Max Siahay Ketua DPD Golkar Kota Ambon

Nico Talle  Sebut Golkar Seperti  tak “Bertuhan”

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Penetapan Max Siahay sebagai ketua DPD Golkar Kota dalam proses hasil Musda DPD Golkar Kota Ambon bak organisasi jalan yang tak perlu aturan. 

Penetapan Max Siahay sebagai ketua DPD II Partai Golkar Kota Ambon, dalam Musyawarah Daerah (Musda) sembilan merupakan hasil kerja kotor dari orang-orang yang tidak “bertuhan.” “Kalian  putuskan sesuatu, sementara orang lagi di mesjid lakukan sholat maghrib. Menurut saya, ini pekerjaan orang-orang yang tidak bertuhan,” kata salah satu Anggota Stering Comite Musda sembilan, DPD Golkar Kota Ambon, Nico Talle  menjawab Kabar Timur, Selasa (16/3). 

Menurutnya, penetapan Max Siahay sebagai ketua DPD Golkar Kota, jelas-jelas telah menyalahi aturan  dengan menghalalkan segala cara untuk dapatkan kedudukan.  “Pada saat itu, karena terjadi banyak perdebatan dan mengingat waktu sudah pukul 17.00 WIT sore, sidang di skorsing. Opsinya DPD Satu Golkar Maluku lakukan mediasi terhadap tiga calon ketua. Masing-masing Max Siahay, Ely Toisutta dan Margarita Latupapua,” paparnya. 

Hanya saja, lanjut dia, ketika dalam masa skorsing dan peserta Musda beragama muslim sedang ibadah sholat maghrib, tiba-tiba sidang dilanjutkan dan langsung diputuskan sepihak bahwa Max Siahay ditetapkan sebagai ketua DPD Golkar Kota Ambon. 

“Sidang diskorsing dengan opsi DPD satu harus lakukan mediasi kepada tiga calon, namun kenyataannya apa? Tidak ada mediasi, bahkan orang lagi sholat tidak dihargai, mereka langsung putuskan sepihak. Ini “ bar-bar”namanya,”tegas Nico. 

Lebih lanjut, Nico mengaku, sebagai salah satu anggota stering komite Musda sembilan DPD Golkar Kota, dirinya paham betul mekanismenya. Max Siahay tidak semestinya ditetapkan sebagai ketua, lantaran cacat administrasi dalam hal syarat calon. 

“Tanggal 29 Agustus 2020, stering melakukan verifikasi terhadap bakal calon baik Pak Max, Ibu Ely, maupun Ibu Ita. Betul Pak Max didukung lima kecamatan, nanti diperjalanan baru ada dua kecamatan keluar. Tapi paling tidak dia harus penuhi syarat pencalonan terlebih dulu, karena kita tidak bisa membalik syarat dukungan dulu baru syarat pencalonan menyusul, itu tidak bisa,”jelasnya.

Berbicara sesuai aturan, kata Nico, Max Siahay seharusnya tidak bisa diloloskan dalam proses verifikasi faktual bakal calon ketua DPD dua Partai Golkar Kota Ambon, lantaran tidak memiliki ijazah Sarjana Strata Satu (S1). 

“ Pak Max ini mendaftar sebagai bakal calon itu, dengan gunakan surat keterangan. Kalau ikut aturan, mana mungkin bisa begitu. Dalam Juklak 02 itu jelas, bahwa persyaratan minimal S1. Undang-undang  Nomor 12 Kemendikti mengatur semuanya, bahwa pembuktian seorang sarjana atau sederajat hanya bisa dibuktikan dengan ijazah, bukan surat keterangan, “terangnya.

DPD GOLKAR MALUKU  MASUK ANGIN

Selain itu,  Nico menuding  DPD I Golkar Maluku “masuk angin” dalam proses penetapan Max Siahay sebagai Ketua DPD Golkar Kota Ambon. “DPD Golkar Maluku masuk angin. SK yang dikeluarkan DPD Golkar Maluku terhadap orang yang tidak lolos syarat calon jadi bukti kuat, bahwa mereka sudah masuk angin, “ ungkap Nico. 

Menurutnya, SK penetapan Max Siahay sebagai ketua Golkar Kota Ambon yang dikeluarkan DPD Golkar Maluku akan menciderai kepemimpinan Ramli Umasugi dimata publik Maluku bahkan nasional. 

“Saya tidak tuduh ketua DPD satu. Namun apa yang dilakukan oknum di DPD satu Golkar Maluku, pasti membuat penilaian publik miring. Mereka pasti mengatakan, kok bisa Ketua Ramli Umasugi keluarkan SK terhadap orang yang tidak lolos syarat calon,” ujarnya. 

Surat dari Mahkamah Partai Golkar tentang sengketa Musda, bahwa pelimpahan masalah diselesaikan di DPD satu Partai Golkar Maluku dalam bentuk mediasi terhadap tiga kandidat yakni Max Siahay, Ely Toisutta dan Margarita Latupapua, mestinya tidak perlu dilakukan. 

“Kalau tanya soal surat dari Mahkamah Partai, saya ingin katakan, apa yang mau di mediasi, dan dibahas. Kalau mereka mau jujur saja, tidak mungkin saat ini ada pimpinan yang namanya Max Siahay, “ jelas Nico. 

Persoalan Musda Golkar Kota, kata dia, bukan terkait siapa menang siapa kalah. Namun kata dia, ini berbicara tentang aturan yang benar-benar harus diterapkan dalam Partai sebesar Golkar. “Kita bicara sebuah persoalan Musda yang jelas-jelas, ketua terpilih diputuskan secara sepihak, dan sesuai verifikasi tanggal 29 Agustus 2020 tidak memiliki ijazah, alias tidak lolos syarat calon, “ tegasnya. 

Dirinya mengungkapkan, apa yang dikatakan Sekertaris DPD Satu Golkar Maluku, Jems Timisela bahwa semua proses penetapan Max Siahay, hingga dikeluarkannya SK DPD satu, telah sesuai mekanisme adalah kesalahan besar. 

“Dia harus klarifikasi pernyataannya. Dia bilang sesuai mekanisme, mekanisme yang mana? Pada saat skorsing waktu itu kan dia ada di ruangan dan mendengar dua opsi skorsing yakni sholat dan mediasi, kenapa dia tidak bisa berkata jujur, “ tegasnya. 

Jems Timisela, kata dia, mengetahui semua perkembangan yang terjadi saat Musda berlangsung. “Tanya Jems Timisela, apakah waktu itu dia selaku fungsionaris DPD satu melakukan mediasi atau tidak, kan tidak. Malahan yang terjadi waktu itu adalah penetapan sepihak, “ ungkapnya. 

Apa yang dikatakan Jems Timisela, terkesan seperti menganggap seluruh kader Golkar buta akan aturan. “Dia pikir kita ini tidak tau aturan. Dia bilang sudah sesuai mekanisme, saya mau tanya sekali lagi mekanisme yang bagaimana menurut dia? Ngawur, “ tegasnya lagi. 

“Proses itu berjalan rancu mulai dari Musda dibuka, sampai ditarik ke DPD satu.  Saya perlu kasih catatan, pada saat Musda itu, dilaksanakan dan majelis persidangan dengan dua opsi sholat dan mediasi, Sekertaris DPD satu itu ada di ruangan dan mendengar. Hanya saja dia tidak berani jujur,”jelasnya.

Kesalahan DPD satu, lanjutnya, adalah mengeluarkan SK kepada Max Siahay, sementara persoalan sengketa Musda masih diproses Mahkamah Partai. Harusnya, jika persoalan ini masih dilaporkan ke Mahkamah partai Musda  Kota Ambon masih berstatus quo.  “Mestinya status quo dong. Kan belum tentu amar putusan yang dikeluarkan Majelis Partai adalah mediasi seperti sekarang, bisa saja membatalkan. Dalam pikiran saya, tuntutan yang diminta dua pemohon ini, adalah Musda sembilan dibatalkan, “ ujarnya.

MAX BUKAN PIMPINAN

Nico menegaskan, Max Siahay  yang telah ditetapkan sepihak sebagai ketua DPD II Partai Golkar Kota,  ini diragukan kepemimpinannya  lantaran diperoleh dengan cara curang. “Saya ragu. Bagi saya, mereka ini bukan pengurus yang nanti akan memimpin DPD Golkar Kota, dengan sejumlah pelanggaran yang telah dilakukan, “ paparnya. 

Sebagai kader yang telah berproses selama 25 tahun di Partai Golkar, Nico mengaku, sampai saat ini dirinya belum bisa memberikan pengakuan secara pribadi bahwa Max Siahay adalah ketua. “Bagi saya, ini hanya rekayasa mereka menangkan Max. Saya sampai hari ini tidak bisa memberi pengakuan kepada mereka, karena kalau bicara Golkar,  kita bicara aturan, “ tegasnya. 

Sampai kapanpun, lanjutnya, Max Siahay tidak akan pernah bisa membesarkan Partai Golkar, jika cara untuk mendapatkan posisi kepemimpinan dengan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan partai.  “Mana mungkin saya berikan dukungan kepada mereka, yang ketua DPD nya melanggar aturan, “ tegasnya. 

Penetapan sepihak, atas Max Siahay sebagai ketua DPD Golkar Kota dalam proses Musda bak organisasi pinggir jalan yang tidak perlu akan aturan.  “Partai kita ini partai Nasionalis, partai besar, masa tetapkan ketua seperti penetapan ketua di jalanan. Memang benar semua memiliki hak calon, tapi harus diuji gunakan kriteria. Kenapa ada kriteria, agar memberikan keadilan bagi seluruh kader,” tutupnya. (KTE)

Komentar

Loading...