KKT “Ngotot” Minta PI 6 Persen Blok Masela 

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), tetap “ngotot” meminta jatah Participating Interest (PI) sebanyak enam persen, dari total 10 persen keuntungan pengelolaan mega proyek Blok Masela, yang dimiliki Provinsi Maluku. 

Permintaan tersebut bukan tanpa alasan jelas. Bupati KKT Petrus Fatlolon, kepada wartawan, Senin (15/3) kemarin menegaskan, kabupaten yang ia pimpin merupakan wilayah penghasil dan terdampak, olehnya itu PI enam persen wajib didapatkan pihaknya. 

“Yang pertama KKT merupakan daerah penghasil,  dan daerah terdampak akibat Blok Masela. Kenapa saya bilang begitu, ? Karena Presiden Indonesia Joko Widodo, telah menetapkan skema dari Ofshore ke Onshore. Dengan berubahnya skema tersebut, maka seluruh fasilitas akan berada di daratan KKT, tepatnya di Pulau Yamdena, “jelasnya.

Untuk itu, lanjut Fatlolon, bukan tidak mungkin KKT ke depan akan menjadi Kabupaten penghasilan sekaligus Kabupaten terdampak akibat pengoperasian mega Proyek Blok Masela. 

Bukan saja itu, Fatlolon mengungkapkan, PI enam persen wajib didapatkan oleh KKT lantaran beberapa faktor penting lainnya, seperti resiko pasca beroperasinya Blok Masela. “Makanya kita harus lakukan langkah-langkah kongkrit untuk mengantisipasi semua itu, dengan cara mendapatkan PI enam persen, “ paparnya. 

Terkait dengan tekat KKT mendapatkan PI enam persen dari 10 persen yang ada, Fatlolon mengaku sangat optimis bahwa Pemerintah Provinsi Maluku, melalui Gubernur Maluku Murad Ismail dan DPRD Maluku menyetujui permintaan tersebut.

“Saya sangat optimis, bapak Gubernur bisa secara bijaksana melihat KKT sebagai salah satu, anak yang perlu mendapat perhatian serius dengan cara memberikan porsi lebih dari PI Blok Masela,” terangnya.

Disinggung mengenai usalan KKT yang sampai saat ini masih dalam kajian DPRD Provinsi Maluku, Fatlolon mengaku, tidak ada yang perlu dikaji dari usulan meminta porsi lebih PI mega Proyek Blok Masela. 

“Kalau ketua DPRD Maluku bilang masih dikaji, saya rasa tidak perlu lagi. Sebab, perubahan skema Ofshore ke Onshore yang dilakukan Presiden, sebenarnya, adalah payung hukum bagi kita di daerah untuk menterjemahkan lebih lanjut, “jelasnya.

Fatlolon menambahkan, terkait dengan permintaan KKT atas PI enam persen Blok Masela tersebut, dia berharap persoalan itu bisa diselesaikan secara internal antara Pemerintah Provinsi Maluku dan pihaknya, tanpa harus melibatkan Jakarta. 

“Kami harap persoalan ini bisa diselesaikan di rumah kita saja di Maluku, tidak usah sampai di bawah keluar lagi. Pinsipnya, Pemkab KKT, siap kapan saja untuk diajak bernegosiasi dan berunding dalam pembagian porsi 10 persen PI Blok Masela. Tapi kami tetap bersikeras meminta enam persen,”tutupnya.(KTE)

Komentar

Loading...