KABARTIMURNEWS.COM,AMBON-Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Ambon, memberikan waktu satu pekan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon menindaklanjuti kejelasan penyalahgunaan anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM), Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon, yang saat ini dalam tahap penyelidikan. 

“Ini mengangkut keuangan negara dan transparansi keuangan negara. Kami beri waktu satu pekan Kejari Ambon untuk mengusut dugaan kasus dimaksud.  Apalagi laporan kasus ini sudah lama bergulir di institusi Kejaksaan, tapi kerap kandas diusut,”ungkap Ketua KNPI Ambon, Hamid Fakaubun, kepada Kabar Timur, Minggu (14/3). 

Dijelaskan Fakaubun, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jika sudah memiliki dua alat bukti maka skandal kasus dugaan penyalahgunaan anggaran BBM DLHP Kota Ambon, wajib masuk ketahap selanjutnya. 

“Itu kan sudah jelas ada dua bukti, yang pertama ada laporan warga dan kedua tercatat ada dugaan penyalagunaan anggaran BBM, tahun 2018, 2019 dan 2020. Di tiga tahun tersebut ada satu tahun yang tidak dibayarkan alias fiktif. Kami rasa ini sudah jelas, untuk itu kami mendesak Kejari usut tuntas kasus ini, “ tegasnya. 

Lebih lanjut dia menegaskan, jika Kejari Kota Ambon lambat menangani kejelasan skandal BBM di DLHP Kota, pihaknya siap melakukan aksi dengan melibatkan seluruh OKP dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Kota Ambon, guna mempertanyakan kasus tersebut. 

“Kalau dalam satu pekan tidak juga ada kejelasan dari penyelidikan yang dilakukan Kejari, berarti harus dipertanyakan. Ini menyangkut anggaran negara makanya akan kami kawal, dan siap melakukan aksi dalam bentuk demo maupun advokasi, “ jelasnya.

Terpisah, Kabid Hidmat DPD IMM Maluku Husen Souwakil mengatakan, Kejari Ambon harus secepatnya mengungkapkan skandal penyalahgunaan anggaran BBM DLHP tersebut, jika tidak ingin kantornya dipadati demonstran. 

“Bukan mau mengancam atau apa, namun selaku mahasiswa dan juga aktivis sudah menjadi tugas dan tanggungjawab IMM Maluku, mengawasi kinerja seluruh institusi pemerintah termasuk Kejari Ambon, “ papar Husen, kepada Kabar Timur, Minggu. 

Menurutnya, persoalan penyalahgunaan anggaran BBM DLHP Kota Ambon, harus diusut tuntas hingga ke akar-akarnya. “Kami mendesak sangat untuk dituntaskan, dan jangan sampai hilang jejak, “ tegasnya. 

“Kami yakin dengan berbagai bukti-bukti dari hasil penyelidikan Kejari, kasus ini bisa terungkap kejelasannya. Ingat, ini bukan persoalan biasa, ini menyangkut anggaran negara. Kita butuh transparansi serta gerak cepat kinerja Kejari Ambon, “ tutupnya. (KTE)