Adik Wagub Tak Ditahan, Pakar: Ini Tindakan Diskriminatif

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON- Tidak ditahannya Desianus Orno alias Odie Orno oleh pihak kepolisian dengan alasan tersangka kooperatif selama proses penanganan kasus korupsi, ditanggapi pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar. 

Abdul Fickar mengatakan, korupsi merupakan tindak pidana yang berat sehingga sering disebut sebagai tindak pidana luar biasa. “Tapi jika sudah ditetapkan tersangka namun tidak ditahan, ini merupakan tindakan yang diskriminatif. Pilih kasih terhadap tersangka,” kata Fickar kepada Kabar Timur via seluler, Minggu (11/3). 

Menurutnya, tersangka korupsi seharusnya ditahan untuk memudahkan pemeriksaan sesuai dengan tingkat penanganan kasusnya. Bisa tidak dilakukan penahanan apabila tersangka menderita penyakit yang membutuhkan perawatan intensif dari keluarganya.

“Meskipun penahanan merupakan bagian dari kewenangan “upaya paksa” untuk memperlancar proses, namun dalam realitas penegakan hukum, korupsi itu termasuk tindak pidana yang berat. Makanya patut si tersangka ditahan,” pungkasnya

Sebelumnya diberitakan, meski telah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus korupsi empat unit speedboat selama delapan jam, penyidik Ditkrimsus Polda Maluku tidak juga menahan Desianus Orno alias Odie Orno. 

Lalu, apa alasan sehingga adik kandung dari Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nataniel Orno itu tidak dilakukan penahanan? Dirkrimsus Polda Maluku Kombes Polisi Eko Santoso menjelaskan, tersangka selalu bersikap kooperatif. 

“Tidak ditahan karena tersangka selalu bersikap kooperatif selama penanganan kasus ini,” kata Kombes Pol Eko ketika dihubungi wartawan, Selasa (9/3). Sebagaimana diketahui, delapan jam diperiksa Desianus Orno alias Odie Orno tersangka korupsi empat unit speedboat itu tidak ditahan.

Proyek pengadaan Speedboat tahun 2015 Rp1,5 miliar, di Dinas Perhubungan dan Infokom, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), akhirnya menyeret adik kandung Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno itu,  sebagai salah satu tersangkanya.

Tersangka Odie Orno begitu sapaan akrabnya, Senin, 8 Maret 2021, kemarin diperiksa, tim penyidik Reskrimsus Polda Maluku, yang dipimpin Kasubdit 3 Kompol Gerald Wattimena. Delapan jam mantan Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom MBD itu dicecar penyidik, di Markas Reskrimsus Polda di kawasan Mangga Dua, Ambon.

Meski diperiksa selama delapan jam, Odie Orno tidak ditahan.  Tidak ditahan tersangka, dibenarkan, Direskrimsus Polda Maluku Kombes Polisi Eko Santoso.  Kendati begitu, Eko tidak ada menjelaskan rinci terkait tidak ditahannya tersangka dugaan korupsi itu.

Di kasus ini, pengadaan empat speedboat ini, penyidik baru menetapkan satu tersangka, yakni Odie Orno. Kemungkinan bakal ada tersangka lain, selain Odie Orno, juga terbuka.  Namun Kombes Eko, belum memastikan adanya tersangka baru di kasus yang menyeret adik kandung Wakil Gubernur Maluku itu.

Tersangka Odie diperiksa, sejak pukul 10.00 WIT  dan berakhir 18.00 WIT, jelang Magrib. Odie diperiksa sebagai tersangka yang telah ditetapkan penyidik 12 Januari 2021 lalu. Dalam pemeriksaan perdana Odie di dampangi kuasa hukumnya Firel Sehatapy.

Usai diperiksa Odie langsung menuju ke mobil warna hitam yang menantinya. Mobil berplat nomor: DE 1214 AI, langsung tancap gas, begitu Odie  yang berkemeja kotak-kotak biru putih dan celana hitam masuk mobil.

Tidak ada penjelasan apapun dari Odie sewaktu habis diperiksa. Hal sama juga ditunjukan kuasa hukumnya Firel. Ketika ditanya wartawan, Firel berkilah lagi buru-buru mau ikut kuliah vertual, sembari berlari menuju mobilnya dan meninggalkan pelataran gedung Reskrimsus Polda Maluku.

Sebagaimana diketahui tahun anggaran 2015 Dinas Perhubungan dan Infokom  Kabupaten Maluku Barat Daya alokasikan anggaran Rp.1.524.600.000 untuk proyek pengadaan empat  unit speedboat. Proyek tersebut digarap CV. Triputra Fajar dan Direkturnya Margaretha Simatauw

Hasil pemeriksaan BPK tahun 2016 ditemukan dugaan korupsi atau penyelewengan dana proyek sebesar Rp.1,2 miliar. Selanjut, 2017 kasus ini dilaporkan ke Ditreskrimsus Polda Maluku. Tim Ditreskrimsus Polda Maluku bertandang ke Tiakur, melihat  fisik empat unit speedboat itu.

Indikasi penyelewengan ditemukan BPK atas empat unit speedboat itu setelah pengadaan belum di kirim pelaksana proyek ke Tiakur, MBD. Padahal, anggaran pengadaan 4 unit speedboat itu sudah dicairkan 100 persen di tahun 2016.

Setelah temuan itu, mantan Kadis Perhubungan dan Infokom Kabupaten MBD, Orno perintahkan pelaksana proyek mengirim dua unit speedboat ke Tiakur. Celakanya, dua dari empat  unit Speedboat itu sudah rusak. (KT/KTY)

Komentar

Loading...