Kejari Tual Diminta Usut Korupsi Rumah Kumuh

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Gelar perkara yang dilakukan Inspektorat Daerah Kota Tual, janggal. Terkesan hendak menutup celah hukum atas laporan pihaknya.

Kasus dugaan korupsi yang menimpa warga miskin pemilik rumah kumuh di Kota Tual senilai Rp 2,3 miliar dan diduga mengendap di Kejaksaan Negeri Tual ternyata sudah ada potensi kerugian negara. Kejari diminta tidak tutup mata.

Adanya potensi kerugian pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Tual itu diungkap LSM Komisi Pengawas Korupsi (KPK) Tual setelah menemukan fakta kalau realisasi dana tersebut baru sebagian. Di lain pihak Inspektorat Daerah Kota Tual juga melakukan gelar perkara guna menyikapi temuan tersebut.

Namun kata Ketua KPK Tual Baraya bin Hatim, gelar perkara yang dilakukan Inspektorat Daerah Kota Tual, janggal. Terkesan hendak menutup celah hukum atas laporan pihaknya.

Menurutnya, laporan investigasi kasus dugaan korupsi pengadaan bahan bangunan ini disampaikan pihaknya Nopember 2020. “Tapi Inspektorat baru gelar perkara Januari 2021, ini kan lucu. Bertentangan dengan MoU Kejagung RI, Polri dan Depdagri,” sebut Baraya bin Hatim melalui telepon seluler, Kamis, kemarin.

MoU dimaksud kata dia, yakni MoU No.B-269/F/FJP/02/2018 dan No.B/9/II/2018 tanggal 25 Februari 2018. Di dalam Mou tersebut, pada Bab IV pasal 7 ayat 5 pada huruf (b) secara tegas Inspektorat hanya diberi waktu 60 hari untuk meminta  instansi terkait yang diduga terjadi korupsi mengembalikan kerugian negara.

Tapi ternyata tindak lanjutnya tidak ada. Bahkan PPK proyek pengadaan tersebut, mungkin karena ketakutan, ujar Baraya membuat laporan resmi ke Walikota Tual. “Makanya kalau indikasi kuat begitu, Kejari Tual kita minta segera usut,” kata Baraya heran.

Sebelumnya pegiat antikorupsi ini menjelaskan Kejari Tual belum melakukan pemanggilan. Baik terhadap pelapor kasus ini, yakni sejumlah warga penerima bantuan, maupun PPK, kontraktor dan Kadis Perumahan dan Permukiman (Perkim) Pemkot Tual. 

“Informasi yang kami dapat, belum ada pemanggilan,” terang Baraya.

Proyek bantuan milik Dinas Perkim Pemkot Tual disinyalir bermasalah setelah realisasi bahan bangunan berupa semen, zenk, paku, maupun bahan lokal berupa pasir, batu dan lainnya hanya sebagian direalisasi. Sedang sebagiannya lagi tidak pernah dilakukan alias fiktif. (KTA)

Komentar

Loading...