Hakim Yeni Terancam Dilapor ke KPK

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON-Tindakan eks Kepala BPN Maluku Yaconias Walalayo menggunakan surat tanah bodong di kasus pengadaan lahan PLTP Suli, Kecamatan Salahutu Kabupaten Malteng akhirnya jadi bola liar. Institusi Pengadilan Negeri Ambon juga terseret.

Dugaannya, majelis hakim yang diketuai Yeni Tulak dan paniteranya sekalian masuk angin di persidangan perdata lahan yang berakhir dengan kemenangan penggugat Maemunah Lestaluhu Cs.

“Dorang ini sepertinya ada main. Jang sampe masuk angin saja. Kalau masuk angin kami hadapkan ke KPK,” tandas Plt Ketua LP3NKRI Maluku Edison Wonatta kepada Kabar Timur, Rabu (3/3).

Ditanya soal kata ‘main’ Edison menjelaskan, ada dugaan pungli di balik persidangan lahan PLTP Suli. Dugaan itu tampak dari sikap hakim Yeni Cs terhadap dokumen Besloit 1814 milik tergugat Frans Busu Pattirane.

Daripada mempertimbangkan dokumen yang dikeluarkan pemerintah Belanda di masa lalu itu, Hakim Yeni malah menggunakan dasar lain untuk memenangkan gugatan Maemunah Cs. Yaitu, yurisprudensi putusan Mahkamah Agung.

Berupa putusan MA No 295.K/Sit/1970 tanggal 9 Desember 1975, soal tanah kadaluarsa melebihi 20 tahun. Dan putusan MA No 329/K/1975, tentang hak kepemilikan tanah adat akan hilang jika ditinggalkan selama 18-20 tahun. 

Dia menduga kalau bukan tidak selektif dalam mempertimbangkan aturan, hakim Yeni sengaja menabrak aturan. Sebab ternyata ada aturan Mahkamah tersebut yang telah direvisi.

“Apakah Yeni tidak ingat kalau ada putusan MA No5/K/1976? putusan yang lebih baru. Bahwa tanah adat tidak dikenai kadaluarsa. Itu yang Yeni akan kena di situ,” ujar Edison.

Sebelumnya LP3NKRI Maluku telah melaporkan Hakim Yeni Tulak ke Komisi Yudisial, Selasa (2/3) lalu. Laporan tersebut dengan tembusan ke Mahkamah Agung, Ombudsman dan Setneg RI. 

(KTA)

Komentar

Loading...