Usai Praperadilan, Kejati Kebut Periksa Fery Tanaya

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON-Menang praperadilan bukan berarti Kejati Maluku bakal mampu mengalahkan Fery Tanaya dalam berperkara. Sebab Kejati masih harus melewati gugatan perdata dari pengusaha yang kerap disebut si raja hutan pulau Buru itu di Pengadilan Negeri Namlea.

Namun rupanya Kejati tak peduli. Prosedur hukum acara yang mengharuskan proses perdata didahulukan baru disusul pidana tidak berlaku bagi Kejati. Institusi hukum ini langsung menyiapkan pemeriksaan lanjutan terhadap Fery.

“Setelah putusan sidang pra peradilan penyidik mengagendakan segera melakukan  pemeriksaan terhadap para tersangka,” kata Kasipenkum Kejati Maluku Samy Sapulette kepada Kabar Timur, Selasa (2/3) melalui pesan WhatsApp.

Namun pengacara Rosa Tursina Nukuhehe menilai Kejati Maluku hanya mengejar target dengan memeriksa lanjut Fery Tanaya. Padahal mestinya Kejati melewati dulu gugatan perdata yang diajukan Fery di Pengadilan Namlea, Kabupaten Buru.

Yakni gugatan untuk memutuskan apakah lahan PLTMG Namlea berstatus tanah negara yang jadi dalil Kejati menetapkan Fery tersangka ataukah lahan milik pengusaha itu. Apalagi ada fakta jika Fery telah menguasai lahan tersebut lebih dari 20 tahun. 

“Pertanyaannya, bagaimana kalau Fery menang gugatan? Dan pengadilan putuskan itu Fery punya tanah? Makanya perlu tunggu sidang perdata dulu,” ujar kuasa hukum tersangka Abdul Gafur Laitupa itu di PN Ambon, terpisah.

Gafur ikut diseret sebagai tersangka selain Fery Tanaya. Rosa menjelaskan, kliennya itu tidak ada hubungannya dengan Fery, tapi PLN UIP Namlea.

Menurut Rosa, alih-alih menetapkan Fery Tanaya tersangka, Kejati tidak mendalami peran pihak PLN UIP Namlea. Sebab dari nilai kerugian negara Rp 6,1 miliar yang timbul dari perkara ini, diduga ada dana lain yang bocor pada PLN UIP Namlea.

Berdasarkan keterangan Gafur Laitupa, PLN UIP hanya meminta lahan seluas 4,8 hektar pada pengukuran pertama oleh BPN Namlea. Tapi pengukuran kedua dan ketiga, kliennya menolak.

Alasan Gafur menolak antara lain harus bentuk panitia pembebasan lahan tapi ternyata tidak dibentuk. Artinya, kata Rosa, timbul pertanyaan kenapa PLN tidak meminta BPN mengukur 5 hektar, tapi hanya 4,8 hektar. 

“Itu supaya tidak dibentuk panitia. Karena pengadaan lahan mulai 5 hektar ke atas harus ada panitia nih. Pertanyaannya, kenapa PLN hanya suruh BPN ukur 4,8? Itu yang jaksa harus kejar,” tandasnya. (KTA)

Komentar

Loading...