Masyarakat Tunggu Bantuan, Oknum Bermain Harga Bahan Bangunan

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Realisasi bantuan korban gempa bumi untuk Kabupaten Seram Bagian Bara (SBB) belum juga dilakukan. Dugaan kuat mengarah pada oknum pejabat dan para supplier bahan bangunan mulai bermain, padahal masyarakat sedang menunggu realisasinya.

“Kiranya jangan dong sampai begitu, masyarakat kan ada tunggu ini barang. Bagaimana supaya bantuan secepatnya kucur” ujar Koordinator SBB Bersih Boby Hatubun kepada Kabar Timur, Sabtu (27/2) melalui telepon seluler.

Boby menolak menanggapi jauh soal informasi dugaan oknum-oknum tertentu memanfaatkan keadaan saat ini. Dia mengaku tidak punya data konkrit soal itu. 

“Kita cuma minta bantuan dipercepat itu saja,” tandasnya.

Dari informasi yang diperoleh, beberapa pihak disebut-sebut ingin memanfaatkan mandeknya realisasi bantuan tersebut untuk kepentingan sendiri. Bocoran data yang dikantongi Kabar Timur dari Pemkab SBB harga satuan per item bahan bangunan untuk kelompok penerima bantuan (KPB) dinaikkan di atas harga toko.

Sebut saja, semen Tonasa dipatok Rp 75 ribu per zak. Padahal kalau Pemkab SBB jeli, bisa koordinasi dengan Gudang Arang, tempat pengepakan semen tersebut lalu difasilitasikan dengan pihak toko, agar harga bisa ditekan.

Tapi yang terjadi harga dinaikkan di atas harga normal. Terkesan dinas BPBD Kabupaten SBB tidak berusaha menekan harga dinaikkan.

“Harga toko satu zak Rp 60 ribu, kalau ambil banyak malah bisa nego harga lagi. Ini malah kasih naik,” ujar sumber. 

Pemkab SBB memang terkesan tidak bekerja keras terkait realisasi bantuan dana gempa tersebut. Padahal BPNB Pusat telah meminta bantuan agar segera realisasi.

Salah satu elemen pemuda Kabupaten SBB Rimbo Bugis mengaku dari hasil audiens dengan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Rifai 10 Februari lalu terungkap kalau dana telah ditransfer Rp 30,5 miliar sejak Januari 2021..

Dari audiens tersebut, kata salah satu Ketua bidang di DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) itu terungkap kalau keterlambatan realisasi bantuan juga akibat kebijakan Bupati Yasin Payapo. Dia memutasikan PPK BPBD Kabupaten SBB ke dinas lain.

Padahal sesuai aturan juknis, realisasi bantuan tersebut harus melibatkan seorang PPK selaku penanggung jawab. (KTA)

Komentar

Loading...