Polda Berhasil, Giliran Janji Kejati Ditagih

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Penanganan kasus dugaan korupsi empat unit speedboad di Maluku Barat Daya (MBD), oleh Polda Maluku diapresiasi. Kejati Maluku ditagih kasus korupsi di PT Kalwedo.

Keberhasilan Polda Maluku dalam penanganan kasus dugaan korupsi empat unit speedboat di kabupaten “Kalwedo” yang “naik kelas” dengan menetapkan Odie Orno sebagai salah satu tersangka diapresiasi pelbagai pihak. Kendati cukup lama menggantung kasus ini akhirnya bergerak dan bakal bermuara ke peradilan tipikor.

Kasus proyek pengadaan empat speedboat tergolong lama menggantung pada Direktorat Resesrse dan Kriminal Khusus (Reskrimsus), Polda Maluku, baru ditangan Kapolda Irjen Pol Refdi Andri, kasus ini bergerak mulus. 

Harapan warga yang sama juga disampaikan terkait kasus yang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, yakni dugaan korupsi di BUMD PT Kalwedo. Kasus ini cukup lama dan hingga kini progres masih nihil. 

Desas-desus ada sejumlah oknum jaksa telah “disogok” untuk menutupi jalannya kasus ini sempat viral di media sosial facebook, beberapa waktu lalu. Informasi sogok menyogok diungkapkan langsung salah seorang mantan wakil rakyat di MBD, pada laman Medosnya. 

Gerakan Pemuda Pemudi (GPP) Maluku Barat Daya (MBD), dalam waktu dekat bakal menggelar aksi demo di depan Kantor Kejati Maluku. Aksi ini dilakukan untuk mempertegas janji Kejati Maluku menuntaskan kasus dugaan korupsi pada BUMD PT Kalwedo, yang menyeret Benyamin Thomas Noach di kasus itu.

“Saya akan jadi penanggung jawab aksi demo. Aksi ini untuk meminta atau menagih janji Kajati Maluku, terkait dengan pemeriksaan mantan direktur BUMD PT Kalwedo 2012-2015, Benjamin Thomas Noach,” tegas Habel Matena, kepada wartawan, di Ambon, Kamis, kemarin.

GPP sangat kecewa dan demo sebagai akumulasi dari kekecewaan  dari janji-janji Kejati Maluku yang akan memeriksa benjamin Thomas Noach, tidak pernah jalan hingga saat ini. Padahal, bukti-bukti ada korupsi di kasus itu cukup terang benderang.

“Aksi yang kami lakukan ini merupakan akumulasi kekecewaan karena janji-janji pihak Kejati Maluku, bahwa mereka akan panggil mantan Direktur BUMD PT. Kalwedo Benyamin Thomas Noach untuk di periksa/dimintai keterangan,  tapi sampai tidak jalan. Ada apa,” tegasnya. 

Indikasi ada yang bermain dalam kasus ini  terlihat jelas.  Kejati Maluku sengaja mendiami kasus ini, karena hingga saat ini,  progres dari kasus ini tidak jalan sama sekali.

“Jangan pura-pura tutup mata  bahwa  ada dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten MBD Rp10 miliar, Dana subsidi Pemerintah Pusat Rp 6 miliar Per tahun (2012-2017). Jadi totalnya Rp 36 miliar. Itu belum termasuk  pendapatan KMP Marsela (Tiket, Bagasi dan lain-lain) serta aset-aset BUMD PT.Kalwedo lainnya. Ini harus diusut tuntas, dan kenapa kasus ini seolah didiamkan,” terangnya.

Kejati Maluku, kata dia, harus bisa menindaklanjuti kasus ini dengan cara, memeriksa aliran dana di rekening-rekening pihak  terkait. Karena sesuai aturan, penanggungjawab semua itu adalah mantan Direktur BUMD PT. Kalwedo Benyamin Thomas Noach. 

Olehnya itu, dalam aksi unjuk rasa yang direncanakan dalam waktu dekat tersebut, pihaknya akan mendesak Kejati Maluku, bisa berkata jujur tentang pendalaman kasus korupsi PT Kalwedo, kepada masyarakat MBD. “Intinya kami mendesak Kejati Maluku agar secepatnya menetapkan tersangka. Kami akan turun bersama ratusan massa,” tutupnya. (KTE)

Komentar

Loading...