Oknum Tentara Terlibat Penjualan Senjata Bertambah

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON-Oknum aparat keamanan terlibat penjualan senjata api dan amunisi ke Kelompok Kriminal Bersen-jata (KKB) di Papua, bertam-bah.

Pra-jurit TNI Angkatan Udara berinisial Praka AL menjadi tersangka baru kasus penjualan senjata api ke kelompok separatis itu. Senjata laras pendek jenis revolver yang dijual anggota Polri berinisial Bripka MRA kepada warga sipil bernama Wellem Taruk (WT) alias Jack (J), warga Papua Barat berasal dari Praka AL. 

Serdadu AL telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas perintah Komandan Lanud Pattimura. Kolonel Pnb Sapuan, Rabu (24/2). “Dari hasil penyelidikan dan pengembangan kami dengan Polda Maluku, didapati keterlibatan Praka AL sebagai pemberi pistol revolver. AL sudah kami tahan guna kepentingan pengembangan lanjutan,” kata Sapuan, Kamis (25/2).

Menurutnya, Praka AL akan menjadi pintu masuk untuk menelusuri apakah ada keterlibatan pihak lain dalam pusaran bisnis perdagangan senpi ilegal ini atau tidak. “Prinsipnya masih dilakukan pengembangan,” ujar dia.

Dengan ditahannya Praka AL, menambah daftar oknum TNI dan Polri yang terlibat dalam kasus penjualan senpi dan amunisi ini.

Mereka adalah dua anggota Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Bripka MRA dan Briptu SAP. SAP merupakan pemilik senjata api rakitan laras panjang mirip SS1 yang dibeli dari warga Rp6 juta. Dua anggota Polri ini ditahan bersama empat warga sipil lainnya di Mapolresta Ambon. 

Berikut anggota TNI berinisial Praka MS. Prajurit Yonif 733/ Masariku itu ditahan karena menjual 600 peluru aktif ke WT alias J Rp 1,5 juta. J telah ditahan Polres Bintuni pada 10 Februari 2021. Sedangkan Praka MS ditahan di Denpom Kodam Pattimura. 

Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kombes Pol Leo Surya Nugraha Simatupang mengatakan, berdasarkan hasil pengembangan penyidik, senjata revolver itu merupakan milik Polri yang diambil dari gudang senjata Brimob Polda Maluku yang dibobol perusuh tahun 2000. Senjata itu berpindah tangan hingga dikuasai oleh seorang oknum anggota TNI AU (Praka AL).

Senjata tersebut dipinjam oleh MRA yang kemudian menjualnya kepada J. Sementara senjata rakitan mirip SS1 dirakit oleh seorang warga dan dibeli oleh Bripka SAP. Pistol revolver dijual kepada J senilai Rp12 juta dan Senpi rakitan laras panjang Rp20 juta. 

IMBAU SERAHKAN SENJATA

Konflik kemanuasian di Maluku telah 22 tahun berlalu. Namun diperkirakan masih banyak warga Maluku yang menyimpan senjata peninggalan konflik. Menjadi bekas daerah konflik, Maluku menjadi salah satu daerah yang diincar pedagang senjata dan amunisi ilegal. 

Tujuh orang kini terancam hukuman mati, empat diantaranya oknum TNI dan Polri lantaran menjual senjata api dan amunisi kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Tidak ingin kasus seperti ini terulang, Kapolda Maluku Irjen Pol Refdi Andri mengimbau warga yang masih menyimpan senpi dan amunisi peninggalan konfliks sosial menyerahkan kepada aparat keamanan terdekat. 

“Kalau ada masyarakat kita yang mungkin masih menyimpan, melihat orang-orang sekitarnya menggunakan senjata api, membawa amunisi dan sebagainya, tolong diinformasikan kepada kita, atau langsung diserahkan kepada kita,” kata Refdi di Ambon, Kamis (25/2) 

Penyerahan senjata api organik atau rakitan dan amunisi bentuk sikap masyarakat membantu aparat penegak hukum menyikapi hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Dia mengimbau warga menyerahkan senjata secara sukarela dan tak ada tindakan hukum terhadap mereka. Jika masih disimpan, bila ditemukan saat aparat keamanan menggelar operasi maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku.

“Dari pada nanti kita lakukan operasi kepolisian dengan sasarannya senjata api dan amunisi, jangan-jangan nanti kita disalahkan karena warga masih menyimpan, masih memiliki, atau ingin memindahtangankan kepada orang lain dengan mendapatkan sesuatu. Inilah yang tidak kita inginkan,” ujar eks Kakorlantas Polri ini.

Refdi mengajak semua pihak berpikiran positif terkait kasus penjualan senpi dan amunisi kepada KKB ini. Kasus yang melibatkan dua oknum polisi ini kata Refdi, tidak membuat citra Polri tercoreng.

“Saya tidak merasa juga Polda atau Polresta atau Polri tercoreng dengan kasus yang kini hangat di media. Tapi kita harus melihat dari sisi lain, ada nilai-nilai positif yang harus kita pahami. Adalah harapan kita semua tidak ada kejahatan yang tersembunyi, terselubung, dan ketika itu diungkapkan dan sita barang buktinya tidak ada juga yang kita tutupi,” ujar perwira tinggi Polri dua bintang di pundaknya ini. 

Menurutnya, pengungkapan kasus ini secara terang benderang untuk kebaikan masyarakat Maluku, khususnya Kota Ambon, termasuk personel Polri. “Kita harus memberikan penghargaan kepada orang-orang atau kita yang berprestasi dan memberikan juga sanksi yang tegas kepada siapapun yang tidak seirama dengan keinginan negara, keinginan organisasi kita, harus kita tegakan aturan-aturan kita itu,” tegas Refdi.

Kabid Humas Polda Maluku, Kombes M. Roem Ohoirat juga mengimbau warga menyerahkan senjata api sisa konflik kepada aparat. ”Bagi warga yang dengan sukarela menyerahkan senjata kepada aparat atau kepada pemerintah setempat, kami pastikan itu tidak akan diproses hukum. Namun, bagi yang ketahuan aparat akan diproses hukum dengan ancaman maksimal hukuman mati,” tegas Ohoirat di Ambon, Kamis (25/2).

Eks Kapolres Maluku Tenggara itu menyatakan, kemungkinan masih banyak senjata api dan amunisi peninggalan konflik disimpan warga di Maluku. Konflik sosial terjadi di Maluku selama lebih kurang tiga tahun sejak 19 Januari 1999. Ketika itu, banyak senjata beredar di Maluku selain dipasok dari luar daerah juga dirakit sendiri oleh warga yang berkonflik.

Bahkan, gudang penyimpanan senjata milik Brimob Polda Maluku di Ambon dibobol. Ribuan pucuk senjata api berbagai jenis dibawa kabur. Hal itu yang membuat banyak pembeli datang mencari senjata dan amunisi di Maluku. Terlebih lagi, banyak warga Maluku mampu merakit senjata api.  (KTY)

Komentar

Loading...