KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Rangkap jabatan tersebut dinilai berpotensi terjadi penyelewengan kewenangan, pelanggaran hukum hingga potensi korupsi.

Setelah polisi dan jaksa didesak usut proyek infrastruktur jalan Rumbatu-Manusa, Kecamatan Inamosol senilai Rp 31 miliar yang tak diselesaikan oleh anak buahnya sejak tahun 2019, giliran institusi hukum diminta memeriksa Bupati SBB Yasin Payapo terkait yayasan pribadinya. Yayasan tersebut diduga hanya ‘topeng’ untuk menggarap anggaran daerah.

Adalah Yayasan Yasifa, konon gabungan nama Yasin dan isterinya sendiri, Sarifa Payapo. Ada yang menyebutkan yayasan itu didirikan sebelum Yasin jadi bupati, tapi sumber lain menyebutkan Yasifa didirikan pasca yang bersangkutan menjabat bupati. 

“Yayasan itu dibentuk setelah laki-laki jadi bupati, di dalam tahun 2017 itu sudah,” terang sumber Kabar Timur, Kamis (28/1). 

Tapi Yasifa dinilai hanya modus untuk menggarap dana daerah. Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan ini disebut-sebut kerap mendapatkan intervensi anggaran melalui APBD sejak Yasin Payapo jadi bupati.

Tapi polemik muncul sebab Yasin juga disebut-sebut merangkap jabatan selaku kepala daerah sekaligus ketua Yayasan Yasifa. Rangkap jabatan tersebut dinilai berpotensi terjadi penyelewengan kewenangan, pelanggaran hukum hingga potensi korupsi.

 “Makanya supaya tidak terjadi penyelewengan kewenangan dan anggaran daerah, Kejaksaan mesti usut yayasan ini,” kata praktisi hukum Rony Samloy kepada Kabar Timur di PN Ambon, Kamis (28/1).

Harus diusut, kata Rony, untuk tujuan pengauditan oleh BPKP dengan begitu bisa diketahui darimana sumber pendapatan yayasan. Sekaligus untuk membandingkan jumlah kekayaan yayasan itu, sebelum dan sesudah Yasin Payapo menjadi bupati.

“Kalau ternyata kekayaan yayasan melonjak drastis, setelah beliau jadi bupati, perlu dicurigai itu. Uangnya darimana?,” ujar Rony.

Sepak terjang Bupati Kabupaten SBB Yasin Payapo dinilai sebagian masyarakat di daerah itu telah meresahkan. Sejumlah sekolah madrasah di beberapa desa yang disebut-sebut dikelola oleh Yayasan Yasifa, dalam kondisi miris. 

Hal ini dianggap kontradiksi, karena Yasifa disebut-sebut kerap mengelola paket pengadaan di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten SBB.  “Ini justru masalah, makanya harus diusut. Bisa saja, lobi anggaran ke pusat, setelah anggaran kucur, kemudian bilang pake anggaran daerah. Sehingga dobol anggaran,” ingatnya. (KTA)