Perintah Usut Pelanggaran Pilkada MBD

ILUSTRASI

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia memerintahkan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya segera mengusut dugaan pelanggaran Pilkada MBD.

Ini setelah tim pemenang calon bupati dan wakil bupati MBD,  Nikolas Kilikily-Desianus Orno mengadukan dugaan pelanggaran Pilkada MBD ke Bawaslu RI, 11 Januari 2021.  Calon bupati dan wakil bupati MBD terpilih Benyamin Noach-Agustinus Kilikily disinyalir melakukan pelanggaran Pilkada.  

Surat Bawaslu ditandatangani Ketua Bawaslu RI, Abhan nomor 0034/PP.01.00/K.L/011/2021, tanggal 15 Januari 2021, perihal pelimpahan laporan dugaan pelanggaran.

Salinan surat Bawaslu RI yang diperoleh Kabar Timur pada poin 2 disebutkan, menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran yang telah dituangkan dalam form A1, dengan nomor 35/LP/PB/RI/00.00/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 terkait dugaan pelanggaran Pilkada MBD, dengan ini Bawaslu RI melimpahkan penanganan laporan yang dimaksud kepada Bawaslu MBD melalui Bawaslu Provinsi Maluku. 

Untuk itu, Bawaslu pusat meminta kepada Bawaslu MBD, untuk segera meregistrasi dan menindaklanjuti laporan dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada Bawaslu RI, pada kesempatan pertama terkait perkembangan penanganan laporan tersebut.

Sekretaris tim pemenangan Kilikily-Orno, Kilyon Maularak menegaskan, dirinya yang melaporkan dugaan pelanggaran Pilkada MBD ke Bawaslu. “Kami lapor di Bawaslu RI karena selama ini laporan kami terkait dugaan pelanggaran Pilkada MBD tidak digubris oleh Bawaslu MBD,” kata Kilyon dihubungi Kabar Timur, Minggu (17/1). 

Menurutnya, laporan mereka terkait dugaan pelanggaran Pilkada selalu ditolak Bawaslu MBD dengan alasan laporan mereka tidak memenuhi unsur. “Kalau tidak memenuhi unsur periksa saksi dulu. Masa belum periksa saksi sudah nyatakan tidak memenuhi unsur,” kesalnya.

Padahal tegas Kilyon, laporan ke Bawaslu MBD memenuhi unsur terjadi pelanggaran Pilkada MBD yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). “Kami punya bukti kuat kalau Pilkada MBD terjadi pelanggaran TSM,” tegas dia.

Kilyon berharap, setelah menerima surat dari Bawaslu RI, Bawaslu MBD segera mengusut laporan mereka. “Surat dari Bawaslu RI sangat jelas dan tegas memerintahkan Bawaslu MBD mengusut dugaan pelanggaran Pilkada,” ujar Kilyon.

Tim pemenangan Kilikily-Orno juga mengadukan Bawaslu MBD ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Ini karena Bawaslu MBD tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik,” tegasnya.

Koordinator Divisi Pencegahan Antar Lembaga Bawaslu MBD, Matheos Rehiraki mengatakan, pihaknya sudah meregistrasi laporan dugaan pelanggaran Pilkada MBD. “Hari ini (Minggu 17/1) kita sudah masuk tahap pembahasan dengan Gakkumdu,” kata Rehiraki kepada Kabar Timur, Minggu (17/1).

Setelah itu Bawaslu MBD akan meminta klarifikasi dari  pelapor, terlapor, dan saksi lainnya terkait dugaan pelanggaran Pilkada yang dilaporkan. “Kita akan  sikapi laporan sesuai aturan yang berlaku,” tandasnya.

Dia menepis laporan tim pemenangan Kilikily-Orno tidak direspon Bawaslu MBD. “Sesuai aturan, ada laporan yang butuh klarifikasi dan laporan yang tidak butuh klarifikasi karena tidak memenuhi syarat,” paparnya.

Bawaslu MBD tegas Rehiraky siap menghadapi laporan tim Kilikily-Orno di DKPP.”Selama ini kita independen dan menjalankan tugas dan fungsi sesuai aturan,” tegasnya.

Terpisah, tim kuasa hukum Noach-Kilikily, Dodi Soselisa menyampaikan kewenangan Bawaslu MBD menyikapi laporan tim pemenangan Kilikiky-Orno. “Itu domain Bawaslu, apakah laporan itu memenuhi syarat atau tidak,” tandas Soselisa, kemarin.

Dia menegaskan, dalam prespektif pelanggaran yang  adalah memiliki konsekuensi kepada pelanggar itu secara pribadi dan pasangan calon dan tim kampanye. “Konsekuensi kepada pasangan calon itu kecuali dibuktikan secara konkrit bahwa prosesnya terhubung dan pasangan calon dan tim kampanye,” terangnya.

Menurutnya, sepanjang tidak bisa dibuktikan, itu berarti kosekuensinya kepada orang yang melakukan. “Juga akan dilihat apakah itu sifatnya pidana atau administratif. Tergantung Bawaslu yang menilai. Bisa saja karena euforia lalu dilakukan atas nama pribadi,” sebutnya.

Soselisa melanjutkan, secara struktural tim pemenang maupun pasangan calon mengarahkan untuk melakukan pelanggaran Pilkada MBD. “Kita percaya diri karena hasil survei sangat tinggi. Jadi dalam konteks itu (melakukan pelanggaran) tidak perlu lah. Dan itu tidak terpikirkan di 02 (Noach-Kilikily),” tegas dia. (KTM)

Komentar

Loading...