Eks Kajari Malteng Diperiksa

Robinson Sitorus

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON-Diam-diam mantan Kajari Malteng Robinson Sitorus diperiksa Kejati Maluku. Robinson disebut-sebut mengetahui raibnya dana konsinyasi lahan dermaga fery Hunimua Negeri Liang, Kabupaten Maluku Tengah.

Ikut dimintai keterangan, anak buahnya ketika itu, Virgo Saputera. Kedua punggawa kejaksaan itu menjalani pemeriksaan oleh Asdatun Kejati pada Desember 2020 lalu, terkait dugaan korupsi dana senilai Rp 6,8 yang dijaminkan pihak PT ASDP Persero di Pengadilan Negeri Ambon. 

“Virgo Saputra mantan Kasidatun Kejari Malteng juga diperiksa,”ungkap sumber Kejati Maluku, Kamis (14/1).

Sebelumhya Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Maluku M Rudi mengaku sejumlah saksi sudah di panggil untuk dimintai keterangan. Selain ASDP, pihak Pengadilan Negeri Ambon juga diperiksa.

 Antara lain Dum Matauseya eks panitera muda bidang perdata pengadilan tersebut. “Sudah ada yang dimintai keterangan,” ungkap M Rudi kepada wartawan, Jumat pekan lalu. 

M Rudi memastikan penyelidikan kasus tersebut tuntas. “Kalau penyidikan , ya nanti gelar dulu lah” ujar Rudi.

 Kejati Maluku diam-diam mengantongi bukti awal tindak pidana. Dari dana konsinyasi Rp.2,4 miliar ini sebagiannya senilai Rp 1,2 miliar dibayar diam-diam atas perintah Ketua PN Soesilo ketika masih bertugas.

Wendy Tuaputimain pengacara Abdul Samad Lessy pemenang perkara lahan seluas 4,6 hektar itu meminta  jaksa Kejari Malteng bertanggungjawab atas raibnya dana Rp. 2,4 miliar itu. 

Pasalnya, ketika kasus ini terjadi, perkara lahan dermaga fery Liang masih dalam proses gugatan. Apalagi pihak yang diduga menerima dana tersebut adalah tergugat, mestinya tidak boleh terjadi. 

Sebelumnya Ketua PN Ambon Pasti Tarigan mengaku dana konsinyasi itu masih ada dan siap dilakukan penyerahan kepada pihak pemenang perkara, berdasarkan putusan MA itu. 

Namun Tarigan mengaku sebagian dana sudah diserahkan ke pihak yang mengkleim lahan dimaksud berdasarkan kepemilikan sertifikat. Dan hal itu, kata Tarigan  diketahui oleh ASDP sesuai putusan pengadilan sebelumnya.

“Tapi kalau Kejati mau usut ya silakan aja, mungkin mereka lihat ada unsur pidana di situ,” ujarnya. (KTA)

Komentar

Loading...