KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Organisasi adat Jazirah Leihitu, DPP Hena Hetu  ikut bersuara.  Meraka mendukung penuh langkah-langkah hukum yang akan diambil, Gubernur Maluku, Murad Ismail.

Gubernur “jenderal” Maluku, Murad Ismail menegaskan tidak gentar menghadapi laporan politisi Golkar Ridwan Marasabessy terkait kata-kata makian kepada kaum ibu, dihari ibu, sebagaimana yang dilaporkan itu.

“Apa yang saya sampaikan itu, hanyalah candaan dan kelakar semata.  Saya tidak menyampaikan itu dalam sesi wawancara. Wawancara sudah selesai dan saya bercanda, tidak hanya wartawan tapi banyak pejabat sebelum saya masuk ke mobil. Ada banyak saksi, termasuk Pak Walikota Ambon,” ungkap Gubernur Murad Ismail, kepada Kabar Timur, Minggu.

Menurut Gubernur, laporan dengan tuduhan  telah melecehkan kaum ibu yang dialamatkan kepada dirinya sama sekali tidak mendasar. “Saya tidak menunjuk person apalagi katanya saya mengumpat kata-kata kepada ibunya. Ini kan hanya karangan dan politisasi  untuk mencemarkan nama baik saya.  Saya akan minta satu bukti saja dari dia atas tuduhan itu,” papar Murad.

Murad menilai, laporan Ridwan tidak berdiri sendiri. Ada oknum-oknum politisi tertentu yang ikut menekan-nekan, untuk membasarkan masalah yang sebetulnya hanyalah sebuah candaan. “Karena punya target-target tertentu, mempolitisasi seolah-olah  saya melakukan seperti yang  dilaporkan itu. Ini yang saya kejar buktinya,” tandas Murad.

“Saya pastikan masalah ini akan saya laporkan balik, karena ini sudah menyangkut harga diri saya. Saya pribadi tidak seperti yang dituduhkan. Jadi jangan main-main. Semua tuduhan harus bisa dibuktikan dengan bukti,” tegasnya. 

Banyak saksi baik dikalangan pejabat maupaun wartawan yang ada pada saat itu, akan bisa menjadi saksi, apakah betul saya  melontarkan  kata-kata dengan menyebut nama orang atau oknum, kan tidak. “Jadi jangan karena kepentingan politik, lalu sesuatu yang tidak benar dibesar-besarkan.  Saya akan kejar bukti dari tuduhan itu. 

HENA HITU BERSUARA

Sementara itu, Organisasi adat Jazirah Leihitu, DPP Hena Hetu  ikut bersuara.  Meraka mendukung penuh langkah-langkah hukum yang akan diambil, Gubernur Maluku, Murad Ismail. “Kita akan dukung dan kawal, proses pencemaran nama baik yang akan dilaporkan Gubernur,” ungkap Juru Bicara Hena Hetu, Rauf Pelu, kepada Kabar Timur, Minggu.

Ditanya soal DPD Golkar Maluku yang mempolisikan Gubernur Murad akibat dari makian Murad beberapa waktu lalu, apakah juga akan menjadi perhatian DPP Hena Hetu, alumnus Fakultas Hukum Universitas Darussalam (Unidar) Ambon itu menegaskan, Hena Hetu tetap di belakang Murad. 

“Tapi beta mau bilang, orang Ambon mamaki persis pak Murad ucapkan itu sudah tidak asing di telinga. Kalimat itu baik pejabat dan lainnya termasuk juga wartawan sering baku sangaja, kalimat ini keluar,” ungkap Rauf Pelu.

Menurut Rauf Pelu, apa yang disampaikan Murad juga tidak dalam konteks menuding person atau orang.  “Konteksnya kan biliau bercanda. Kalau orang bercanda, kemudian ada yang merasa diri tersinggung dan melaporkan. Kita juga harus bertanya, apa tendensi orang ini,” tegas Rauf Pelu. Dikatakan, jangan karena soal-soal politik lantas masalah-masalah, candaan ini digoreng untuk kepentingan politik. “Kita akan tetap ada untuk pak Murad. Sebab sudah jadi kewajiban bagi Hena Hetu untuk melindungi orang dari Jazirah Leihitu,” jelasnya.

Selain itu, dia mengatakan, Dia mengatakan, kebijakan Pemerintah Maluku melakukan peminjaman Rp 700 miliar dari pihak ke tiga untuk pemulihan ekonomi nasional sangatlah tepat. Sebab, di tengah pandemi covid-19, seorang gubernur punya tugas untuk melihat daerah dan rakyatnya dari satu masalah. Akan menjadi lebih salah ketika daerah dalam kondisi terpuruk lalu kepala daerahnya diam. 

“Jadi bukan soal Rp 700 miliar ini saja, setiap kebijakan Gubernur Murad akan didukung dan dibackup Hena Hetu,” tegasnya

Dikatakan, pernah Maluku dalam posisi defisit anggaran Rp 300 juta lebih di masa pimpinan Said Assagaff. Tapi setelah Murad terpilih menggantikan Said sebagai Gubernur Maluku, defisit itu kemudian diselesaikan hanya dalam waktu hampir dua tahun.

“Itu berarti pak Murad serius melihat Maluku. Belum lagi komunikasinya dengan Menteri DKP terkait LIN, dan komunikasi lainnya. Jadi kalau ada yang menyerang pak Murad dengan kebijakannya, mungkin mereka itu ingin diperhatikan,” duganya. (KT)