Anak Asal Pulau Seram Jabat Wamenkumham

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Lahir di Ambon, 10 April 1973. Dia menamatkan pendidikan di sejak bangku SD hingga SMA di Kota Ambon. Eddy tamatan SD Latihan 2, SMP Negeri 3, dan SMA Negeri 1 Ambon.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Edward Omar Sharif Hiariej sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM. Pakar hukum yang dipanggil Eddy Hiariej itu dilantik beserta menteri dan wakil menteri lainnya di Istana Negara, Rabu (23/12).

Siapa sebenarnya sosok yang mendampingi Menkumham Yasonna Laoly tersebut? Eddy Hiariej merupakan seorang Guru Besar Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). Perjalanan karier Eddy cukup unik. 

Eddy lahir di Ambon, 10 April 1973. Dia menamatkan pendidikan di sejak bangku SD hingga SMA di Kota Ambon. Eddy tamatan SD Latihan 2, SMP Negeri 3, dan SMA Negeri 1 Ambon. Lelaki yang masih asal Pulau Seram, atau tepatnya di Desa Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah itu, kini masuk barisan Kabinet Jokowi-Ma’ruf.

Eddy tercatat sempat gagal masuk Fakultas Hukum. Namun, nasibnya berbalik 180 derajat. Karier Eddy sebagai akademisi selesai. Dia bahkan telah meraih gelar profesor pada usia 37 tahun. Eddy menamatkan pendidikan S1 hingga S3 di Fakultas Hukum UGM.  

Melihat rekam jejaknya sebagai profesor hukum, Eddy telah menerbitkan banyak artikel ilmiah diantaranya berjudul Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Teori dan Hukum Pembuktian, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana, dan banyak lainnya seperti dikutip dalam Google Scholar.

Meski terbilang muda, Eddy sering terjun sebagai saksi sidang-sidang besar di pengadilan. Dia tercatat pernah menjadi saksi ahli dalam sidang yang menjerat mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, kasus penodaan agama pada 2017.

Nama Eddy semakin dikenal luas setelah dia menjadi saksi ahli pada sidang sengketa Pemilihan Presiden 2019. Eddy dihadirkan oleh Tim Kuasa Hukum Paslon 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Seusai dilantik di Istana, Eddy menegaskan kembali pernyataan Jokowi bahwa tidak ada visi-misi menteri tetapi yang ada adalah visi-misi presiden dan wakil presiden. “Karena itu tugas wamen berdasarkan undang-undang kementerian negara sudah barang tentu adalah membantu menteri,” ujarnya di Istana Merdeka Jakarta, dikutip dari YouTube Sekretaris Presiden, Rabu (23/12). 

Dia mengaku belum berdiskusi panjang dengan Menkumham Yasonna Laoly karena sang menteri diketahui rapat dengan Menkopolhukam Mahfud MD siang ini. Namun, Eddy berencana menemui Menteri Yasona, Senin (28/12) untuk berkoordinasi ihwal tugasnya sebagai wakil menteri. 

Rektor UGM Prof Panut Mulyono menyampaikan selamat dan harapannya Eddy Hiariej. “Saya bangga dan mengucapkan selamat kepada Prof Eddy O S Hiariej atas dilantiknya beliau menjadi Wamenkumham,” ujar Panut kepada wartawan melalui pesan singkat, Rabu (23/12).

Dia berharap Eddy mengemban amanah dengan baik. Dia juga berharap Eddy dapat memenuhi harapan masyarakat terkait tegaknya supremasi hukum. “Semoga beliau dapat mengemban amanah dengan baik dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan tegaknya supremasi hukum di Indonesia,” pungkasnya.

Selain Eddy, Jokowi juga melantik empat orang wakil menteri lainnya, yakni Muhammad Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan, Dante Saksono Harbuwono sebagai Wakil Menteri Kesehatan, Harfiq Hasnul Qolbi sebagai Wakil Menteri Pertanian, dan Pahala Nugraha Mansyuri sebagai Wakil Menteri BUMN.

KRITIK UU CIPTA KERJA

Kendati kini bergabung dalam pemerintahan, Eddy juga dikenal sebagai salah satu sosok yang mengkritik Undang-Undang Cipta Kerja. Ia mengatakan, UU Cipta Kerja berpotensi menjadi “macan kertas” karena tidak memiliki sanksi yang efektif. 

Ia juga menilai UU Cipta Kerja tidak sesuai prinsip titulus et lex rubrica et lex yang berarti isi dari suatu pasal itu harus sesuai dengan judul babnya. “Dia (UU Cipta Kerja) bisa sebagai macan kertas. Artinya apa? Artinya sanksi pidana dan sanksi-sanksi lainnya bisa jadi dia tidak bisa berlaku efektif,” kata Eddy, Rabu (7/10). 

“Saya melihat dalam RUU Cipta Kerja itu ada sanksi pidana di dalamnya, tetapi di atas tertulisnya adalah sanksi administrasi. Padahal, sanksi administrasi dan sanksi pidana itu adalah dua hal yang berbeda secara prinsip. Jadi judulnya sanksi administrasi, sementara di bawahnya itu sanksi pidana isinya,” tambah Eddy. 

Ia juga menilai ada kesalahan konsep penegakan hukum dalam UU Cipta Kerja, terutama terkait pertanggungjawaban korporasi ketika melakukan pelanggaran. Sebab, dalam UU itu, pertanggungjawaban korporasi berada dalam konteks administrasi atau perdata. 

Namun, aturan tersebut juga memuat sanksi pemidanaan bagi korporasi. “Ujug-ujug ada sanksi pidana yang dijatuhkan kepada korporasi dan celakanya itu adalah pidana penjara,” kata dia. (KBC/KPC)

Komentar

Loading...