Hari Ini, JPU Tuntut Assagaff & La Joni

Ilustrasi

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON-Peradilan perkara korupsi mantan Sekda dan bendahara pengeluaran Setda Kabupaten Buru, kini memasuki ranah tuntutan pidana atas diri kedua terdakwa. Kuasa hukum mulai siapkan pembelaan atas klien masing-masing.

Namun berapa besar tuntutan pidana yang diancamkan kepada terdakwa mantan Sekda Ahmad Assagaff dan bendahara La Joni Ali, jaksa enggan membeberkan. “Oh kalau bocoran berapa tuntutan pidananya ya engga bisa lah. Tunggu saja di ruang sidang nanti,” tegas JPU Prasetya di kantor Kejati Maluku, kepada wartawan. 

Jaksa penuntut asal Kejari Namlea Kabupaten Buru itu, mengaku agenda sidang penyampaian tuntutan atas kedua terdakwa, dilakukan Senin hari ini di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon. 

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Assagaff mengaku setelah agenda pemeriksaan saksi fakta maupun ahli, pihaknya mulai fokus pada pembelaan terhadap kliennya. Pengacara Marthen Fodatkosu menjelaskan, dari teori hukum acara pidana pembelaan sangat penting bagi seorang terdakwa pidana di pengadilan. 

Menurutnya selain asas praduga tak bersalah hingga putusan memiliki kekuatan hukum tetap, tuntutan jaksa wajar-wajar saja sekalipun jaksa menyebutkan ada perbuatan pidana yang terjadi. 

“Tapi apakah ada perbuatan pidana lalu terdakwa bisa dimintai pertanggungjawaban pidana? Oh sabar dulu, belum tentu,” ingat Fodatkosu.

Dia malah menilai semua saksi fakta yang dihadirkan oleh jaksa, semua tidak berkualitas. Namanya saja saksi fakta, ujar dia, kenyataannya mereka rata-rata menjawab tidak tahu atas fakta-fakta perkara ini yang ditanyakan oleh majelis hakim. 

“Jadi ada fakta yang kabur. Makanya JPU kliantannya nanti lebih fokus pada saksi ahli BPK dan ahli tata kelola keuangan Kemendagri itu,” tandas Fodatkosu.

Sebaliknya saksi ahli hukum pidana yang keterangannya ternyata hanya dibacakan oleh JPU, hal yang sama terhadap Bupati Buru Ramly Umasugi, keterangannya tidak memiliki justifikasi hukum yang kuat. Sebab, menurut Fodatkosu keterangan yang mesti dipakai oleh majelis hakim seyogyanya adalah keterangan yang disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan. 

Marthen Fodatkosu juga mengkanterbalik pernyataan kuasa hukum terdakwa La Joni Ali. Yang mana, La Joni Ali disebut kuasa hukumnya Joemicho Syaranamual tidak mempunyai kewenangan mengeksekusi pencairan anggaran berdasarkan pertanggungjawaban fiktif dan markup itu. Joemicho menyebutkan, yang punya kewenangan adalah terdakwa Ahmad Assagaff. 

Menurut Marthen Fodatkosu, berdasarkan pasal 2 UU Tipikor sekalipun La Joni Ali tidak punya kewenangan, namun ada sejumlah unsur pasal 2 tersebut. “Jangan lupa rumusan deliknya, di situ ada unsur setiap orang dan barang siapa. Artinya siapa yang melakukan, siapa yang menyuruh atau siapa yang memberikan kesempatan itu semua ada kaitannya dengan La Joni Ali,” papar Fodatkosu. (KTA)

Komentar

Loading...