Target Pendapatan Daerah Rp3,41 Triliun

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Pemerintah Provinsi Maluku menargetkan pendapatan daerah di Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2021 sebesar Rp3,41 triliun dari sebelumnya Rp3,06 triliun.

Target itu disampikan Gubernur Maluku Murad Ismail dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku, Kamis (17/12). Rapat virtual itu agenda penyampaian dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Maluku tahun 2021.

Murad katakan, KUA-PPAS APBD 2021 disusun sejalan dengan upaya pencapaian tujuh prioritas pembangunan nasional, yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik Maluku.

Kebijakan RAPBD 2021 mengambarkan kerangka ekonomi makro daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah, serta asumsi dasar penyusunan RAPBD  2021.

Sementara kebijakan pendapatan daerah, kata dia, menggambarkan prakiraan bencana, sumber dan besar pendapatan daerah untuk tahun 2021. Kebijakan belanja daerah yang menjermikan program, stretagi dan kebijakan dalam upaya peningkatan pemenuhan daerah, yang merupakan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta strategi pencapaian.

Di sisi lain, menurut Murad, pembiayaan daerah menggambarkan transaksi untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Sedangkan prioritas dan platfon anggaran sementara APBD mencermikan prioritas, program dan kegiatan, termasuk sasaran target kinerja, masing-masing program dan kegiatan, juga pagu anggaran sementara.

Eks Dankor Brimob Polri ini menyampaikan, penyusunan KUA-PPAS 2021 diarahkan untuk percepatan penanganan dampak Covid-19 serta implementasi RPJMD Maluku tahun 2019-2024.

Untuk kebijakan belanja, direncanakan Rp3,48 triliun lebih rendah dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp3,89 triliun atau terjadi penurunan Rp413,49 miliar atau 10,63 persen. “Rencana pendapatan daerah jika dibandingkan kebutuhan belanja daerah, terjadi defisit anggaran sebensar 69,70 miliar,” sebut dia.

Ketua DPRD Maluku Lucki Wattimury mengatakan, menyadari sungguh kemampuan daerah masih sangat terbatas jika dibandingkan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. 

Terbatasnya keuangan daerah turut mempengaruhi kuantitas berbagai program, kegiatan pembangunan yang direncanakan untuk dilaksanakan. Selain itu kondisi wilayah Maluku yang terdiri dari ribuan pulau turut mempengaruhi pelaksanaan program pembangunan, sehingga terjadi disparitas antar wilayah dalam pembangunan dan hasil-hasilnya.

“Daerah terpencil yang selama ini belum tersentuh program pembangunan harus mendapat prioritas dalam setiap kebijakan pengelolaan anggaran,” cetusnya.

Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah mulai pada saat perencanaan sampai implementasi harus dapat dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap mengedepankan asas efektifitas, efisien pengelolaan anggaran. 

“Dengan demikian output yang dihasilkan dari setiap program dan kegiatan akan dapat dirasakan manfaatnya oleh setiap seluruh lapisan masyarakat di Maluku,” tandas Wattimury. (KTM)

Komentar

Loading...